Kejagung Menyita Uang Rp21,1 Miliar Dalam Penangkapan Rudi Suparmono Mantan Ketua PN Surabaya

Kejaksaan Agung menyita uang sebanyak Rp21,1 Miliar dalam penangkapan Rudi Suparmono (RS) eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.

Penangkapan dan penggeledahan rumah RS dilakukan terkait dugaan suap Ronald Tannur yang juga melibatkan tiga hakim PN Surabaya, masing-masing Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Demikian disampaikan Abdul Qohar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada Selasa (14/1/2025).

Menurut Qohar, pengeledahan dilakukan di kediaman RS di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Uang Rp21,1 Miliar tersebut ditemukan dalam mobil dalam bentuk pecahan Rupiah, Dolar Singapura dan Dolar Amerika Serikat.

“Di dalam mobil Toyota Fortuner Plat Nomor B 1611 RSP atas nama Nelsi Susanti (Istri RS) ditemukan uang berbagai pecahan yang disimpan ke dalam 3 koper dan 1 tas. Total barang bukti uang yang ditemukan Penyidik jika dikonversikan jumlahnya adalah sekitar Rp21.141.956.000 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah),” ujar Qohar.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Rudi Suparmono (RS) mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai tersangka tindak pidana suap dalam vonis bebas Ronald Tannur.

“Karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi suap setelah dilakukan pemeriksaan, RS ditetapkan sebagai tersangka,” terang Qohar.

Abdul Qohar menjelaskan kronologi penangkapan Rudi berawal ketika Lisa Rahmat (LR) pengacara Ronald Tannur yang saat ini juga menjadi tersangka, meminta kepada mantan pejabat Mahkamah Agung bernama Zarof Ricar (ZR) yang juga menjadi tersangka, untuk dikenalkan kepada Rudi yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua PN Surabaya.

Pada tanggal 4 Maret 2024, Zarof menghubungi Rudi melalui pesan singkat yang menyampaikan bahwa Lisa ingin menemui yang bersangkutan.

“Pada hari yang sama, tersangka LR datang ke PN Surabaya untuk bertemu dengan RS dan diterima di RS di ruang kerja,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Lisa meminta dan memastikan nama hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur yang kemudian dijawab oleh Rudi bahwa hakim yang akan menyidangkan adalah Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M), dan Heru Hanindyo (HH).

Sekadar diketahui bahwa tiga hakim tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus ini.

Setelah bertemu Rudi, Lisa menemui Erintuah di Lantai 5 Gedung PN Surabaya untuk membicarakan terkait dengan penetapan susunan majelis hakim tersebut.

Beberapa waktu kemudian, Lisa kembali menemui Rudi dan meminta agar Erintuah ditetapkan sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur dan Mangapul serta Heru Hanindyo sebagai anggota majelis hakim.

“Pada tanggal 5 Maret 2024 tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut, RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan ‘Lay, ada saya tunjuk lay sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LR’,” ucapnya.

Akhirnya, pada tanggal 5 Maret 2024, dikeluarkan penetapan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur dengan Surat Nomor 454/B/2024/Pengadilan Negeri Surabaya.

Qohar juga mengungkapkan bahwa jumlah uang suap yang diterima oleh Rudi adalah sebesar 20.000 dolar Singapura dari bagian yang diberikan kepada Erintuah dan hakim-hakim lainnya serta 43.000 dolar Singapura yang diberikan secara langsung oleh Lisa Rahmat.

“Dalam penggeledahan di kediaman tersangka LR di Kota Surabaya, ditemukan amplop putih yang salah satu bertuliskan: ‘Diambil 43.000 dolar Singapura kepada Pak RS PN Surabaya, milih hakim’,” katanya.

Pihaknya menduga keras bahwa uang tersebut diberikan oleh Lisa kepada Rudi untuk memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur.

Atas perbuatannya, Rudi disangkakan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 12B jo. Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 12 huruf a dan b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam rangka pemeriksaan, Rudi akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel. (faz/ipg)