Eri Cahyadi Setuju Ikut Retreat yang Direncanakan Prabowo Usai Pelantikan

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya setuju ikut retreat yang direncanakan Prabowo Subianto Presiden RI, usai dirinya dilantik kembali untuk menjabat periode keduanya 2025-2029.

“Syukur alhamdulillah, saya sudah dapat informasi dari Pak Wamendagri ketika ke Surabaya (soal rencana retreat itu),” kata Eri ditemui di sela peninjauan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis perdana di Surabaya, Senin (13/1/2025).

Dia siap mendukung program retreat atau pelatihan intensif bagi kepala daerah terpilih 2024 untuk memperkuat jiwa kebangsaan.

“Kami siap mendukung itu karena yang terpenting ketika dipilih, ketika sudah jadi pemimpin, maka jiwa kebangsaan harus lebih tinggi dari jiwa pribadinya,” imbuhnya.

Menurutnya, pelatihan serupa dengan konsep retreat untuk Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Oktober 2024 itu penting. Tujuannya, antara
lain menguatkan jiwa melayani masyarakat yang memang harus dimiliki seorang kepala daerah.

“Karena kami dilahirkan sebagai pemimpin itu harus bagaimana satu mengayomi masyarakat, kedua bagaimana kami sebagai pelayan, bukan sebagai orang yang dilayani. Ketiga memberi pelayanan publik yang terbaik. Dan memberi pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, menurut Eri juga penting untuk meningkatkan persaudaraan antarkepala daerah. Sehingga, mendukung kemajuan Indonesia.

“Sehingga, kepala daerah tidak akan merasa saya yang terbaik, tapi saya butuh saudara dan kerja sama antar daerah. InsyaAllah negara Indonesia lebih maju lagi,” ucapnya.

Diketahui, rencana Prabowo Presiden mengadakan retreat untuk kepala daerah diungkapkan Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dia bilang, program itu bertujuan menciptakan pandangan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menurutnya sangat perlu, untuk memastikan program-program strategis yang dirancang pemerintah pusat dapat terlaksana secara optimal di tingkat daerah.

Tapi, pelaksanaan retreat itu tetap harus menunggu proses pelantikan kepala daerah terpilih, terutama bagi mereka yang tidak terlibat dalam sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).(lta/bil/rid)