Pengamat Ingatkan Potensi Deforestasi hingga Krisis Minyak Goreng Seiring Implementasi B40 dari Sawit

Pemerintah tengah bersiap mengimplementasikan bahan bakar minyak (BBM) Biodiesel B40 mulai 2025 ini. BBM itu merupakan campuran 40 persen olahan minyak kelapa sawit, dengan 60 persen sisanya memakai BBM solar.

Implementasi Biodiesel B40 itu bagian dari Asta Cita Prabowo Subianto Presiden RI, sebagai upaya Indonesia mencapai ketahanan energi hijau yang berkelanjutan.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pihaknya sudah siap mengimplementasikan B40 dengan sejumlah infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pengiriman, dan logistik yang ditarget selesai Desember 2024.

Meski demikian, kebijakan untuk mendukung transisi energi bersih di Tanah Air bukan tanpa kritik.

Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, implementasi energi bersih itu bukan tanpa risiko yang harus diantisipasi.

Penggunaan bahan baku sawit secara besar, berpotensi menimbulkan setidaknya dua krisis baru yang harus diantisipasi betul, yakni deforestasi dan krisis minyak goreng.

“Karena sawit kan juga digunakan untuk minyak goreng misalnya, dan pernah terjadi krisis karena kekurangan sawit yang digunakan untuk minyak goreng tadi, maka terjadilah krisis minyak goreng. Saya perkirakan nanti kalau sampai di B100 (100 persen memakai bahan olahan sawit), itu akan memunculkan masalah tadi. Belum lagi misalnya kalau harus digenjot produksi sawitnya, maka masalah yang tidak bisa dihindari adalah deforestasi (pengurangan luas hutan),” ujar Fahmy waktu mengudara di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (13/1/2025).

Menurutnya, peningkatan permintaan sawit yang dibutuhkan untuk bahan biodiesel tentu dikhawatirkan memicu deforestasi. Fahmy menyoroti adanya kemungkinan perluasan perkebunan sawit sebagai respons terhadap kebutuhan besar biodiesel.

Hal tersebut, kata dia, bisa dipicu peningkatan ekspor sawit oleh para pengusaha yang sedang tinggi, dibarengi implementasi energi bersih. Dua hal itu menurutnya bakal meningkatkan potensi produksi sawit yang dikhawatirkan mendorong deforestasi.

“Karena kalau tidak dinaikkan produksinya maka akan terjadi krisis, karena perebutan antara biodiesel atau minyak goreng dan ekspor,” ucapnya.

“Kemudian kalau ditekan produksinya untuk memenuhi kebutuhan, maka butuh lahan kan. Maka replanting atau penanaman kembali sawit, dilakukan dengan perusakan hutan atau deforestasi yang kemudian ditentang negara-negara Eropa, tidak mau menerima ekspor sawit dari Indonesia karena merusak hutan,” jelasnya.

Karenanya, dia berharap pemerintah tidak terlalu tergesa-gesa untuk menerapkan B40. Pemerintah harus lebih dulu memikirkan bagaimana mencapai B100 dengan mengantisipasi masalah yang bisa terjadi dalam pemenuhan kebutuhan energi dan pangan.

“Menurut saya sangat tergesa-gesa itu, dan tidak mengatasi masalah tentang energi bersih tadi karena merusak lingkungan. Karena ada 60 persen dari solar tadi,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib para petani sawit. Fahmy berpendapat, industri sawit Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia, hanya dikuasai segelintir pengusaha saja.

“Sementara petani sawit itu potensinya kecil sekali. Seringkali tidak terserap (hasil pertaniannya) oleh pasar. Saya kira ini masalah keadilan dalam perkebunan sawit, dan harus jadi prioritas,” ucapnya.

Dia berpendapat, sekarang adalah momen yang tepat untuk Prabowo Presiden membuktikan janjinya pro kepada rakyat kecil dengan melibatkan mereka untuk berperan baik dalam ekspor, maupun peningkatan produksi untuk kebutuhan minyak goreng.

“Kan sekarang beda (karena) dikuasai konglomerat yang dekat dengan kekuasaan, ini yang harus diatasi juga. Apalagi kalau melihat komitmen Prabowo (Presiden), ‘saya akan kembalikan ke rakyat’ tapi kalau tidak ada upaya mengangkat petani sawit, ya omon-omon aja gitu,” tandasnya. (bil/rid)