PDIP: Program Kerakyatan Prabowo Presiden Senapas dengan Perjuangan PDIP Melalui Fraksi DPR

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan pihaknya menilai ada sinyal baik menyangkut kinerja Pemerintahan Prabowo Presiden di 100 hari pemerintahan. Khususnya menyangkut program-program pro Wong Cilik yang senapas dengan platform perjuangan PDIP.

Hasto menjawab pertanyaan wartawan tentang isu-isu terkini politik nasional, di saat ia baru saja berhasil finish 10K dalam waktu 1 jam 29 menit pada Soekarno Run 2025, di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengatakan, di dalam program yang dilakukan oleh Prabowo Presiden untuk pengentasan kemiskinan, hal itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan.

“Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.

Kata dia, target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari Wong Cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen.

“Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada Wong Cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya,” tegas Hasto.

Hasto mengatakan, di HUT ke-52, PDIP ingin menjadikan rakyat sebagai cakrawati, dan harus benar diwujudkan. Termasuk lewat berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Prabowo Presiden.

“Itu senapas, mengapa? Karena disitu juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya,” tukas Hasto.

“Apakah pernyataan Hasto ini bermakna PDIP mau bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo?” tanya wartawan.

Menjawab hal itu, Hasto menjelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak mengenal oposisi. Tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada check and balances yang dijalankan oleh PDI Perjuangan.

“PDI Perjuangan, baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto.

“Dan itu juga dilakukan di internal partai. Melalui HUT ini kami juga membuka kritik dari masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan kami juga melakukan suatu otokritik. Maka fungsi-fungsi kritik-otokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDI Perjuangan terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara dan juga terhadap PDI Perjuangan sendiri,” tegas Hasto.(faz/iss)