Ekonom Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Memicu Inflasi karena Adanya Kenaikan Harga

Kenaikan PPN 12 Persen yang disebut akan mulai diterapkan per 1 Januari 2025, dinilai ekonom Indonesia memicu munculnya inflasi karena adanya kenaikan harga.

Meski PPN 12 persen hanya diterapkan pada barang-barang tertentu, Ichsanuddin Noorsy ekonom menyebut, kenaikan harga tetap akan terjadi dan tidak dapat dihindari.

“Dampak kenaikan harga dan inflasi di tengah daya beli melemah akan menumbuhkan angka kemiskinan,” ungkapnya saat dihubungi suarasurabaya.net, Senin (23/12/2024).

Noorsy menjelaskan, Indonesia memiliki problem besar mengenai tax ratio yang kemudian membuat potensi peningkatan pendapatan pajak menjadi susah.

Problem itu, kata Noorsy, tidak hanya satu. Tapi lima problem besar soal tax ratio yang saat ini sedang dihadapi Indonesia.

“Pertama adalah soal tarif. Yang mana ini mengenai ketidakjelasan penerapan tarif tersebut rinciannya seperti apa. Kemudian dari segi manajemen atau pengadministrasian,” paparnya.

Ketiga, lanjut Noorsy, kesediaan dalam membayar pajak di Indonesia dinilai masih kecil daripada kemampuan dalam membayar pajak.

“Kemudian yang keempat adalah kualitas petugas pajak. Saya pernah membongkar suatu kasus yang mana perusahaan asing dan domestik besar selalu melakukan pengalihan pendapatan menjadi belanja untuk tax avoidance. Sementara yang terakhir adalah keadilan,” jelasnya.

Dari lima masalah besar ini, lanjut Noorsy, Indonesia kesusahan mendapat pemasukan. Karena jika pajak dinaikkan, masyarakat yang akan menjerit.

Noorsy membenarkan bahwa kenaikan pajak ini adalah sebagai penopang proyek ambisius pemerintah yang mana salah satunya adalah makan siang gratis.

“Sudah jelas, kenaikan pajak ini untuk proyek ambisius pemerintah. Saya sudah jelaskan ruang viskalnya bahwa tax ratio di Indonesia ini sudah sempit. Bahwa ada kesulitan besar dalam memberikan makan siang gratis,” katanya.

Menurut Noorsy, jika pemerintah ingin mendapat dana untuk makan siang gratis, seharusnya gidak dengan menaikkan pajak rakyat.

“Jalan keluar untuk dana makan siang gratis ini bukan dengan menaikkan pajak tapi dengan memperbaiki struktur perpajakan yang sudah dirampok oleh sejumlah orang. Tapi saya rasa, pemerintah tidak akan berani. Hanya pada rakyat, mereka berani,” tandasnya. (kir/saf/ipg)