SNPMB: PTN Punya Wewenang Mengurangi Kuota SNBP Sesuai Kriteria

Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 mengungkapkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki wewenang untuk mengurangi kuota bagi sekolah yang tidak memanfaatkan kuota mereka secara optimal, dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Eduart Wolok Ketua Umum Tim Penanggungjawab SNPMB 2025 menyampaikan, kebijakan ini merespons diskusi di jejaring sosial X terkait isu “pemblokiran” atau blacklist oleh salah satu PTN terhadap sekolah tertentu akibat siswa yang membatalkan pendaftaran meski telah diterima.

“Sebenarnya kalau di-blacklist total itu hampir enggak ada sih, yang ada mungkin pengurangan kuota,” katanya seperti dilansir Antara, Rabu (11/12/2024).

Eduart menegaskan, pengurangan kuota ini bertujuan untuk memberikan peluang lebih luas kepada calon mahasiswa di seluruh Indonesia, sekaligus mendorong pemanfaatan kuota secara maksimal oleh sekolah.

Kebijakan itu juga merujuk pada ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 tahun 2022 dan Nomor 62 Tahun 2023, yang mengatur teknis pelaksanaan SNBP.

“Nah jangan sampai ketika kursi yang sudah diberikan ini, kemudian tadi tidak diisi. Jadi, blacklist itu lebih kepada misalnya yang semula untuk program studi (prodi) tertentu, dia (sekolah itu) mendapatkan alokasi jatah tiga (siswa), kemudian menjadi dua atau satu,” ujarnya.

Eduart juga menegaskan adanya fenomena yang dikenal masyarakat sebagai blacklist ini juga tidak akan menutup sama sekali peluang dari sekolah tertentu.

“Sepertinya kami belum pernah menerima kondisi itu, jadi tidak akan. Kayaknya hampir tidak mungkin PTN akan menutup kesempatan sekolah itu,” ucapnya.

Adanya pengurangan kuota ini, lanjut Eduart, juga bisa terjadi akibat semakin ketatnya persaingan untuk masuk PTN, yang juga dipengaruhi dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kita tidak boleh menafikan bahwa asalnya kualitas SMA itu kan semakin membaik dan semakin merata begitu. Nah, ini tingkat kompetisinya makin tinggi dan memang dibutuhkan lebih detail, lebih ekstra hati-hati untuk menyaring ini, supaya asas fairness (keadilan) itu tetap bisa kita penuhi dan kita kedepankan,” tutur Eduart Wolok. (ant/vin/bil/ipg)