Dody Wijaya Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta menjelaskan, ketentuan Pilkada satu putaran perlu menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengingat masih adanya potensi perselisihan.
“Karena masih ada potensi perselisihan di Mahkamah Konstitusi, tentu kami belum bisa menetapkan tahapan berikutnya yaitu tahapan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau penetapan gubernur dan wakil gubernur yang memasuki putaran kedua,” kata Dody dilansir dari Antara, Minggu (8/12/2024).
Dody menyampaikan, pihaknya berharap publik bisa menunggu serta memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi.
“Mahkamah Konstitusi kan putusannya kadang-kadang tidak terduga ya misalnya terjadi perintah untuk pemungutan suara ulang atau perintah untuk rekapitulasi suara ulang atau bisa jadi kami sebagai termohon nanti dimenangkan atau dianggap sudah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik. Jadi kita tidak berandai-andai tentu kita akan tunggu. Biarkan proses dan hak konstitusional dari pasangan calon itu kita berikan kesempatan,” ujar Doddy.
Hari ini, KPU Jakarta telah menggelar rapat pleno Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur 2024. Dalam rapat tersebut, KPU Jakarta telah menetapkan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024. (ant/saf/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
