Partai Oposisi Desak Presiden Korea Selatan Mengundurkan Diri

Partai oposisi utama Korea Selatan mendesak Yoon Suk-yeol Presiden untuk segera mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan.

Dilansir dari AP pada Rabu (4/12/2024), desakan itu setelah Yoon mengakhiri darurat militer jangka pendek yang mendorong pasukan untuk mengepung parlemen sebelum anggota parlemen memilih untuk mencabutnya.

Yoon tidak langsung memberikan tanggapan publik terhadap tuntutan oposisi. Namun, kantornya mengatakan, penasihat senior presiden dan sekretaris Yoon menawarkan pengunduran diri secara kolektif dan presiden juga menunda jadwal resminya pada Rabu pagi.

Pada Selasa (3/12/2024) malam, Yoon tiba-tiba memberlakukan darurat militer, bersumpah untuk melenyapkan pasukan “anti-negara” setelah dia berjuang untuk mendorong agendanya di parlemen yang didominasi oposisi.

Tapi, darurat militernya hanya berlaku selama sekitar enam jam, karena Majelis Nasional memilih untuk membatalkan keputusan presiden. Deklarasi tersebut secara resmi dicabut Rabu sekitar pukul 04.30 pagi selama rapat Kabinet.

Partai Demokrat oposisi liberal yang memegang mayoritas di parlemen beranggotakan 300 orang menyatakan, para anggota parlemennya memutuskan untuk meminta Yoon segera mengundurkan diri atau mereka akan mengambil langkah-langkah untuk memakzulkannya.

“Pernyataan darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol jelas-jelas merupakan pelanggaran konstitusi. Pernyataan itu tidak mematuhi persyaratan apa pun untuk menyatakannya,” kata Partai Demokrat dalam sebuah pernyataan.

“Pernyataan darurat militernya pada awalnya tidak sah dan merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Itu adalah tindakan pemberontakan yang berat dan menjadi dasar yang sempurna untuk pemakzulannya,” imbuhnya.

Pemakzulan Yoon akan membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota parlemen, atau 200 dari 300 anggotanya. Partai Demokrat dan partai oposisi kecil lainnya bersama-sama memiliki 192 kursi.(saf/rid)