BPOM RI Harap Anggaran Pengawasan Obat dan Makanan Bertambah Jadi Rp5 Triliun

Tantangan pengawasan obat dan makanan di Indonesia semakin kompleks pada 2025. Dokter Taruna Ikrar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyebut, perlu total anggaran Rp5 triliun untuk memaksimalkan fungsi pengawasan.

Taruna menjelaskan ada tiga tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan.

“Pertama kita melihat batas-batas antar negara tinggal bersifat administrasi. Sehingga obat dan makanan (ilegal) dari berbagai negara bisa membanjiri negeri kita termasuk kosmetik, itu tantangan,” ujar Taruna dalam Rapat Evaluasi Nasional BPOM di Surabaya, Selasa (3/11/2024).

Tantangan kedua terkait kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Menurut Taruna, masih banyak jalur tikus untuk menyelundupkan obat dan makanan yang belum terjamin keamanannya.

Kemudian tantangan ketiga adalah pesatnya perkembangan toko online yang memberi akses luas untuk masyarakat membeli barang kosmetik hingga obat-obatan. Pengawasan di ranah digital tersebut dinilai kurang maksimal sejauh ini.

“Tantangan yang lain kita semakin maraknya penggunaan obat yang tidak semestinya digunakan secara umum. Kemudian kelima, kita melihat pangan itu menjadi hal penting karena menyangkut gizi dan kebutuhan dasar. Lalu terkait keorganisasian juga berpengaruh untuk menyesuaikan tantangan yang semakin kompleks,” ungkapnya.

Untuk itu pihak BPOM RI berharap ada suntikan tambahan anggaran dalam menjalankan fungsi pengawasan. Taruna menyatakan, saat ini total anggaran BPOM RI mencapai Rp2,5 triliun.

Dirinya berharap ada tambahan Rp2,5 triliun lagi untuk anggaran belanja supaya memaksimalkan organisasi dalam menjalankan berbagai program kerja pengawasan pada 2025.

“Paling tidak ditambah Rp2,5 triliun lagi jadi totalnya kita berharap Rp5 triliun untuk anggaran belanja secara nasional. Dan kita akan lebih fokus untuk Asta Cita berhubungan dengan UMKM dan badan gizi nasional,” tandasnya.(wld/iss/ipg)