Ekonom: Kenaikan UMP 6,5 Persen Belum Bisa Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Senin, 2 Desember 2024 | 12:37 WIB
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pemerintah pusat soal kemungkinan Upah Minimum Kota (UMK) 2025 menjadi Rp 5.032.635.
Achmad Zaini Kepala Disperinaker Kota Surabaya menyebut, kemungkinan besaran UMK sesuai ketetapan Prabowo Subianto Presiden RI Upah Minimum Provinsi (UMP) nasional 2025 naik 6,5 persen.
Jika mengacu itu, maka UMK Kota Surabaya yang sekarang Rp4.725.479 naik Rp 307.156.
“Sementara kalau kita menyimak dari Bapak Presiden itu, upah minimum (provinsi) nasional naik 6,5 persen, sementara kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut secara teknis kalau itu memang termasuk berlaku untuk UMK, berarti persis (naik) Rp 307 ribu,” katanya dihubungi suarasurabaya.net, Senin (2/12/2024).
Namun menurutnya ada kemungkinan besaran kenaikan UMK berbeda dengan UMP.
“Biasanya berbeda antara UMP kalau belum ada kebijakan. Ini kita mengikuti bapak presiden ya 6,5 persen, sementara itu ya,” ucapnya.
Petunjuk teknis hitungannya, lanjut Zaini, akan turun pekan ini. Selanjutnya akan dibahas bersama dewan pengupahan.
“Terdiri dari serikat pekerja, dewan pengupahan dari unsur Apindo, dewan pengupahan dari unsur akademisi, dan pemerintah,” tuturnya.
Ia komitmen pemkot akan mematuhi aturan pemerintah pusat. Maksimal sebelum tanggal 25 Desember 2024, besaran kenaikan UMK Surabaya sudah ditetapkan.
“Kita tunggu juknisnya lalu kita ikuti. Semua kita komunikasikan dengan teman-teman serikat pekerja, dewan pengupahan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto Presiden RI mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025, berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait pada Jumat (29/11/2024) sore.
“Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” kata Prabowo Presiden. (lta/kir/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
