Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang terus melakukan sosialisasi, jelang pelaksanaan pemilihan Wali Kota Malang dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2018-2023.
Bahkan, sampai Selasa (26/6/2018), atau H-1 pencoblosan, KPU Kota Malang tetap mengajak warga dari berbagai kalangan, termasuk tahanan, narapidana dan penyandang disabilitas, untuk menentukan pemimpinnya.
Zaenudin Ketua KPU Kota Malang mengatakan, pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi di komunitas difabel yang ada di Kota Malang.
Berdasarkan data KPU Kota Malang, kata Zaenudin, ada sekitar 400 orang penyandang disabilitas yang punya hak suara pada Pilkada 2018.
Untuk memfasilitasi mereka, KPU Kota Malang sudah menyiapkan alat bantu pemilihan seperti braille untuk penyandang tuna netra, di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Identifikasi kaum difabel yang bisa memberikan suaranya ada sekitar 400 orang, dan tersebar di sejumlah TPS Kota Malang,” ujarnya kepada suarasurabaya.net, Selasa (26/6/2018), di Kantor KPU Kota Malang, Jawa Timur.
Dia juga mengimbau supaya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), memperhatikan kemudahan lokasi TPS untuk didatangi penyandang disabilitas.
Sekadar diketahui, Pemilihan Wali Kota Malang yang akan digelar berbarengan dengan Pemilihan Gubernur tanggal 27 Juni 2018, diikuti tiga pasang calon.
Pasangan nomor urut 1, Ya’qud Ananda Gudban dan Ahmad Wanedi diusung PDI Perjuangan, PAN, Hanura, dan PPP.
Pasangan nomor urut 2, Mochamad Anton dan Syamsul Mahmud diusung PKB, PKS, dan Partai Gerindra.
Sedangkan pasangan nomor urut 3 Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko diusung Partai Golkar dan Demokrat.
Mereka bersaing memperebutkan sekitar 600.646 dukungan Warga Kota Malang pemilik suara yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. (rid/tna/ipg)