Jaga Arsitektur Ketatanegaraan, Praktisi Hukum Senior Minta Kapolri dan Jajarannya Netral di Pilkada

Todung Mulya Lubis Praktisi Hukum Senior meminta agar Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri dan jajarannya di seluruh Indonesia benar-benar menjaga netralitasnya di Pilkada 2024.

“Kapolri, saya minta agar polisi netral dan tidak memihak calon yang manapun di pilkada,” kata Todung dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).

“Kami minta polisi tak mengintimidasi, apalagi mengkriminalisasi kepala desa dan pendukung cagub yang tak mendukung (jagonya polisi),” imbuh Todung.

Ia mengingatkan betapa pentingnya peranan polisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka selaku praktisi hukum, Todung mengaku mencintai kepolisian dan ikut berjuang menegakkan independensi kepolisian ketika reformasi 98.

“Jangan lupakan, kita berhasil memisahkan militer dan polisi agar bisa fokus pada pendekatan hukum dan keadilan. Sejak saat itulah Polisi dapat peranan yang monumental dalam arsitektur ketatanegaraan kita,” jelas Todung.

Karena itu, ia berharap arsitektur ketatanegaraan yang berhasil dibangun ini jangan sampai dirusak gara-gara polisi tidak berlaku netral dalam Pilkada.

“Kalau kita berpikir sustainability, tolong Kapolri dan anggota Parcok jangan ikut campur dalam Pilkada. Biarkan para cagub berlaga dengan fair dan demokratis,” tegasnya.

Todung juga mengingatkan negara membayar polisi melalui pajak dari rakyat. Maka polisi harus adil terhadap rakyat, jangan memihak orang kuat dan yang punya uang.

“Semua harus diperlakukan adil dan terhormat. Maka kepada polisi harus menjaga Pilkada Sumut yang tertib, damai, penuh kegembiraan dan tidak menjadi ajang tekanan dan intimidasi,” tegas Todung.

“Jagalah wibawa polisi di mata rakyat. Jangan khianati rakyat,” tuntas Todung.

Sementara Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri mengklaim telah memerintahkan bawahannya di daerah untuk menjaga netralitas dalam pilkada serentak 2024.

Sigit mengakui masalah netralitas korps bhayangkara pasti disorot di tengah pelaksanaan pilkada serentak kali ini.

Selain menekankan netralitas, Sigit juga meminta aparat kepolisian bersinergi dengan elemen masyarakat lainnya untuk memastikan kelancaran pilkada.

“Aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memegang peran penting untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, sejuk, dan legitimate,” katanya.

Untuk menjamin netralitas aparat dalam pilkada, kata dia, Polri telah melibatkan unsur-unsur pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan pada internal Polri, kata Sigit, adalah Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Profesi dan Pengamanan. (faz/ham)