Subandi Sebut Sidoarjo Butuh Pemimpin Tegas untuk Atasi Krisis Kepercayaan dan Korupsi

Subandi calon Bupati Sidoarjo nomor urut 1, mengakui bahwa saat ini Sidoarjo tengah menghadapi krisis kepercayaan. Deretan kasus korupsi yang melibatkan pemimpin daerah dalam beberapa tahun terakhir, telah memicu rasa skeptis di kalangan masyarakat.

Menurut Subandi, untuk mengatasi masalah tersebut, seorang kepala daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola pemerintahan dengan bersih dan tegas.

“Dengan tiga pimpinan daerah sebelumnya yang berurusan dengan hukum, kita harus mencari tahu apa yang menjadi akar masalahnya,” ujar Subandi dalam program Wawasan Series Rakyat Memilih di Radio Suara Surabaya pada Kamis (21/11/2024) pagi.

Subandi menegaskan bahwa pemimpin daerah harus berani mengambil tindakan jika Sidoarjo ingin maju dengan tata kelola yang bersih, sesuai dengan harapan masyarakat.

Subandi juga menyoroti bahwa banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, salah satunya terkait dengan praktik jual beli jabatan.

“Contohnya masalah mutasi. Jika mutasi itu dilakukan sesuai sistem yang ada, saya yakin tidak akan ada kepala daerah yang terjerat hukum,” katanya.

Subandi menambahkan, masalah besar muncul ketika aturan yang ada tidak dijalankan dengan benar, yang membuka peluang untuk praktik jual beli jabatan.

Sebagai calon bupati, Subandi juga menegaskan tentang pentingnya penerapan Smart ASN (Sistem Manajemen ASN Terintegrasi) untuk memastikan tidak ada ketimpangan dalam penempatan jabatan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Smart ASN adalah langkah yang harus dipertegas. Digitalisasi dalam manajemen ASN harus dijalankan untuk mempercepat pembangunan, dan ASN harus disesuaikan dengan kapasitas dan porsi masing-masing,” jelasnya.

Subandi percaya bahwa jika ASN di Sidoarjo dikelola dengan baik, fondasi pemerintahan akan menjadi kokoh. “Kalau ASN kokoh, pemerintah daerah akan kokoh,” tegas Subandi.

Selain itu, selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Subandi juga telah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan ASN golongan 2 dan 3, yaitu pembebasan pajak untuk golongan tersebut.

“Pajak mereka sudah dibayar oleh rakyat, dan mereka harus lebih profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik,” ungkapnya.

Dengan langkah-langkah konkret itu, Subandi berharap dapat membangun Sidoarjo menjadi daerah yang lebih bersih, transparan, dan maju. (saf/ipg)