Ahmad Sahroni Wakil Ketua Komisi III DPR RI menilai para Calon Pimpinan (Capim) KPK memiliki skenario masing-masing soal operasi tangkap tangan (OTT) jika nantinya terpilih menjadi Pimpinan KPK.
Meski begitu, dia mengharapkan agar OTT tidak dilakukan secara main-main yang hanya untuk publikasi ke ruang publik. Menurut dia, OTT harus dilakukan secara lengkap beserta barang buktinya.
“Jangan sampai nanti uang-nya di mana, orangnya di mana, gitu,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2024) dilansir Antara.
Pada saat uji kelayakan dan kepatutan, sejumlah Capim KPK memiliki pandangan yang berbeda terkait OTT. Di antaranya, Setyo Budiyanto yang menilai bahwa OTT masih diperlukan untuk mengungkap kasus yang lebih besar.
Sedangkan Johanis Tanak Capim KPK lainnya, ingin OTT ditiadakan karena tidak sesuai dengan KUHAP. Selain itu, Agus Joko Pramono Capim KPK yang lain menginginkan agar KPK mengedepankan pengembangan kasus dan melakukan OTT hanya jika diperlukan.
Dari 10 Capim KPK yang sudah mengikuti ujian tersebut, Sahroni menilai beberapa di antaranya sudah ada yang menyampaikan jawaban yang bagus. Menurut dia, yang terpilih nantinya adalah calon yang memiliki integritas yang kuat untuk memimpin lembaga antirasuah tersebut.
Menurut dia, pemilihan Capim KPK maupun Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan melibatkan semua fraksi partai politik di Komisi III DPR RI. Namun sejauh ini, dia mengatakan belum ada kepastian mengenai calon yang akan terpilih.
“Nggak (hari ini), mungkin besok (diputuskan),” kata Sahroni.
Adapun Komisi III DPR RI telah selesai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Capim KPK pada Senin hingga Selasa, 18-19 November 2024.
Selanjutnya, Komisi III DPR RI dijadwalkan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Calon Dewas KPK pada Rabu hingga Kamis, 20-21 November 2024. (ant/bil/ipg)