KPK Tetapkan Pejabat BPK Tersangka Kasus Suap Proyek Jalur Kereta

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tessa Mahardhika Juru Bicara (Jubir) KPK mengatakan bahwa tersangka baru ini diduga terlibat dalam manipulasi hasil audit terkait proyek tersebut.

“Kami menyampaikan terkait jalur kereta, sudah ada pejabat BPK yang jadi tersangka,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2024) dilansir Antara.

Menurut Tessa, tersangka terlibat dalam upaya memanipulasi hasil audit proyek dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi temuan. Meski begitu, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas lengkap dan jabatan spesifik tersangka tersebut.

“Penyidik sedang mendalami adanya upaya untuk menghilangkan atau mengurangi temuan. Dari pihak BPK sudah dilakukan pemanggilan dan penyidikannya masih berproses,” tambahnya.

Saat ini, KPK juga tengah meneliti berbagai proyek yang telah diaudit oleh tersangka untuk mengetahui seberapa luas manipulasi tersebut terjadi. “Agak lama karena banyaknya audit yang dilakukan oleh yang bersangkutan di beberapa lokasi, sehingga perlu didalami satu per satu,” kata Jubir KPK.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa lima orang saksi terkait penyidikan ini, termasuk dalam penelusuran aliran uang yang diduga mengalir ke oknum BPK.

Saksi-saksi yang diperiksa di antaranya Bernard Hasibuan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas I Semarang, Dion Renato Sugiarto Direktur Utama PT Istana Putra Agung, Ayunda Nurul Saraswati dan Oktaviandi Ali selaku PNS Kemenhub, serta Eko Budi Santoso Koordinator Satuan Pelayanan Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang.

Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub pada 11 April 2023. OTT tersebut mengungkap dugaan korupsi terkait proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Sebanyak 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan, termasuk empat pemberi suap: Dion Renato Sugiarto (Direktur PT Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat (Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim (Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023), dan Parjono (VP PT KAProperti Manajemen).

Sementara itu, enam tersangka lainnya adalah penerima suap, yaitu Harno Trimadi Direktur Prasarana Perkeretaapian, Putu Sumarjaya Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah, Bernard Hasibuan PPK BTP Jawa Tengah, Achmad Affandi PPK BPKA Sulawesi Selatan, Fadliansyah PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, dan Syntho Pirjani Hutabarat PPK BTP Jawa Barat.

Kasus dugaan korupsi ini terkait dengan proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api pada tahun anggaran 2021–2022, termasuk proyek jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Pengaturan pemenang tender diduga telah diatur sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang proyek oleh pihak-pihak tertentu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dalam penyidikan ini. (ant/bil/ipg)