Komisi VIII DPR Setuju Pelibatan TNI-Polri sebagai Petugas Haji 2025

Marwan Dasopang Ketua Komisi VIII DPR RI menyatakan setuju dan menerima pelibatan personel TNI-Polri sebagai petugas haji 2025 dalam upaya peningkatan layanan jamaah haji selama di Tanah Suci.

“Kami di Komisi VIII setuju, karena prinsip memberi kemampuan secara fisik tentara dan polisi terlatih,” ungkap Marwan usai Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji di Medan, Jumat (15/11/2024) dilansir Antara.

Kemudian, lanjut dia, mental para prajurit TNI maupun personel kepolisian dinilai cukup kuat dalam memberikan pelayanan jamaah haji Indonesia.

Menurutnya, pelibatan prajurit TNI maupun personel kepolisian sebagai petugas haji, terutama selama melaksanakan rangkaian ibadah haji telah lama dilibatkan di Arab Saudi.

“Ide itu, kita setuju. Bukan hanya tahun ini, kemarin juga sudah. Jangan dianggap itu sebagai wacana, karena sudah terjadi. Sudah lama mereka terlibat, baik polisi dan tentara,” tegasnya.

Marwan mengatakan bila porsi TNI-Polri ini ingin ditambah pada musim haji 2025, maka bukan sekedar gotong-menggotong jamaah haji asal Indonesia, khususnya lanjut usia (lansia) dan disabilitas di Tanah Suci.

“Ini urusan ada kedekatan jamaah dengan yang akan membantu pendamping, kita sebut sebagai petugas haji,” tuturnya.

Pihaknya juga tidak bisa menghitung persentase penambahan personel TNI-Polri sebagai petugas haji, karena tidak menggeser petugas haji masing-masing bagian yang telah terbentuk selama ini.

“Kebutuhan saja. Kalau kita butuh 50 persen, ya 50 persen. Tapi tidak perlu langsung diblok, karena itu harga mati. Besok di tahun depan kita enggak butuh lagi TNI-Polri, enggak bisa seperti itu,” jelas Marwan.

Kementerian Agama (Kemenag) RI sedang mengusulkan pelibatan personel TNI sebagai petugas haji musim haji 2025 dalam upaya peningkatan layanan jamaah haji asal Indonesia di Tanah Suci. (ant/bil/iss)