Pemkot Surabaya Komitmen Jalankan Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kota Surabaya komitmen menjalankan instruksi Prabowo Subianto Presiden RI soal efisiensi atau penghematan anggaran.

Restu Novi Widiani Penjabat Sementara Wali Kota Surabaya menyebut, salah satu yang akan ditinjau lagi adalah perjalanan ke luar negeri.

“Perjalanan ke luar negeri untuk ditinjau kembali kemudian bersiap bahwa menuntaskan, menghapuskan, atau meniadakan korupsi,” katanya ditemui suarasurabaya.net di sela penerimaan penghargaan dari Pemprov Jatim di Grand City Mall Surabaya, Rabu (13/11/2024).

Kemudian, mengefisiensi kegiatan atau acara agar tidak dibalut dengan konsep mewah.

“Tetapi yang penting bagaimana kita hadir untuk masyarakat dan setiap kepala daerah siap menyiapkan potensi sumber daya untuk masyarakat,” paparnya.

Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, sambungnya, bisa dipertanggungjawabkan dengan efisien dan efektif untuk masyarakat.

Prioritasnya, akan memaksimalkan anggaran untuk intervensi masyarakat miskin meski angkanya sudah semakin turun, pembangunan infrastruktur, perbaikan pelayanan publik, dan kebutuhan mendasar masyarakat lainnya.

“Kesehatan, pendidikan, sosial dan infrastruktur, untuk menunjang itu,” imbuhnya.

Meski enggan membuka anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri, Restu memastikan Surabaya sudah mengefisiensi jauh-jauh hari.

Keberangkatan ke luar negeri hanya dilakukan dalam kondisi krusial, mendesak, atau penting. Misalnya, promosi keberhasilan Surabaya sebagai kota percontohan, atau menjalin hubungan sister city dengan kota luar negeri.

“Iya mungkin perjalanan ini lebih diefektifkan ketika perlu hanya virtual, ya virtual. Ketika perlu ke luar negeri, harus tahu, mendesak tidak, dampaknya apa, efek benefitnya apa,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) lalu.

Ada 5.360 pejabat pemerintahan pusat dan daerah yang hadir sebagai peserta rapat. Dalam arahannya, presiden menekankan pentingnya efisiensi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. (lta/iss)