Ambisi Jadikan Jatim Provinsi Berpengaruh di Asia Pasifik, Luluk Akui Ada PR di Sektor Pembangunan SDM

Luluk Nur Hamidah Calon Gubernur Jawa Timur (Cagub Jatim) nomor urut 1 berambisi menjadikan Jatim sebagai provinsi berpengaruh, tidak hanya di level nasional, namun di Asia Tenggara hingga Asia Pasifik.

Menurutnya, Jatim punya sejarah panjang yang luar biasa karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan punya kekuatan agraris-maritim pada era Majapahit. Hal itu, seharusnya bisa menjadi landasan dalam membangun provinsi ini ke depan.

“Sampai ada teman saya di luar negeri itu yang bilang kalau Luluk punya mimpi Jawa Timur menjadi provinsi yang mendunia, itu sebenarnya sudah beyond Asia Tenggara, bahkan mestinya yang kita bayangkan adalah Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki pengaruh baik di level Asia Tenggara atau minimal di Asia Pasifik,” ungkap Luluk dalam program Wawasan Suara Surabaya Spesial Menuju Grahadi, Senin (11/11/2024).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, untuk mencapai level tersebut, tentu Jatim harus fokus lebih dulu dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM). Sayangnya, hal itu menurutnya tidak jadi prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim selama ini.

Luluk menyoroti kebijakan pendidikan kejuruan di Jatim yang menurutnya belum dipersiapkan dengan matang. Salah satunya program moratoriumSekolah Menengah Atas (SMA) dan prioritas terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dijalankan pemprov tanpa perencanaan tepat.

“Mohon maaf ya, seperti agak sedikit emosional, sehingga tidak well planning, tidak kemudian dilakukan dengan studi analisis yang sangat mendalam, tidak melibatkan para pakar yang bisa menjadi bagian penting untuk membuat pilihan-pilihan. Kira-kira, sekolah SMK yang tepat untuk daerah-daerah di Jawa Timur ini apa? Karena tidak bisa diseragamkan,” jelasnya.

Luluk menekankan, SMK dan dunia industri harus selaras, mengingat lulusannya harusnya siap langsung bekerja. Namun, lagi-lagi di Jatim, menurutnya ekosistem lapangan pekerjaan tidak mendukung lulusan SMK.

“Kalau kemudian daya dukung ekosistem lapangan pekerjaan, termasuk industri di mana sekolah itu didirikan, tidak sinkron, maka yang terjadi adalah akan ada satu daerah yang menjadi tempat larinya para lulusan SMK. Tapi, pasti akan over supply, karena jumlahnya terbatas,” tambah Luluk.

Ia juga menyinggung pengalamannya bertemu dengan salah satu pengurus pondok pesantren (Ponpes) di Jatim yang ditekan oleh dinas pendidikan provinsi supaya mendirikan SMK. Padahal, ponpes tersebut harusnya lebih cocok mendirikan SMK.

“Ketika dia mengajukan izin untuk SMA, ternyata, dia agak di-pressure oleh dinas pendidikan provinsi. Apa yang dibilang? ‘Jangan SMA lagi, jangan SMA, tapi SMK.’ Lalu, SMK-nya apa? Terserah, pokoknya SMK,” ujar Luluk menceritakan pengakuan pengurus ponpes tersebut.

Luluk menegaskan kalau pendidikan vokasi memang penting dan harus diprioritaskan, tapi eksekusinya juga harus dilakukan dengan matang. Dia mencontohkan Tiongkok sebagai negara yang sukses dalam merancang pendidikan vokasi yang sejalan dengan kebutuhan industrinya.

“Kurikulumnya matang. Mereka juga sudah punya assessment industri-industri yang akan memerlukan jurusan vokasi ini apa. Jadi, sebelum mendirikan SMK, laboratoriumnya, sarana belajar mengajar, bahkan program magangnya sudah dipersiapkan dengan baik. Tapi kalau di sini hanya asal pokoknya, nah ini yang saya bilang, akhirnya pengangguran terbuka justru disumbangkan oleh SMK,” ujarnya.

Menurut Luluk, tanpa perencanaan yang tepat, lulusan SMK justru bisa menjadi korban kebijakan pendidikan yang tidak selaras dengan dunia kerja. “Kasian mereka ini jadi korban dari kebijakan yang tidak direncanakan dengan matang,” ujarnya. (bil/ham)