Tiga Cagub Jatim Beri Solusi Memberantas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Birokrasi

Tiga srikandi calon gubernur Jawa Timur saling beradu argumen dan membahas solusi untuk mengatasi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang masih marak di birokrasi pemerintahan Indonesia.

Luluk Nur Hamidah, calon gubernur Jatim nomor urut 1, menyatakan bahwa esensi dari birokrasi adalah melayani. Untuk itu, ia memastikan bahwa birokrasi harus bebas dari korupsi.

Ia menekankan bahwa digitalisasi dalam birokrasi tidak bisa dihindari, dan transparansi dalam berbagai proses birokrasi merupakan kunci untuk menumpas praktik KKN.

“Digitalisasi birokrasi adalah salah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Kita harus memastikan bahwa semua proses rekrutmen dan penghargaan dilakukan dengan transparan dan objektif,” kata Luluk di Grand City Surabaya, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, Tri Rismaharini, calon gubernur Jatim nomor urut 3, menyatakan bahwa dirinya pernah menciptakan sistem elektronik rekrutmen dan budgeting yang kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah itu.

“Tahun 2002, saat saya menjabat sebagai Kabag di Pemkot Surabaya, saya pernah menciptakan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) dan e-budgeting pertama di Indonesia,” ungkapnya.

Risma menuturkan bahwa dengan tata kelola elektronik yang diterapkan, masyarakat bisa melihat langsung prosesnya dengan transparan.

“Dengan sistem elektronik, rakyat bisa menikmati manfaatnya karena masyarakat dapat melihat dan berpartisipasi aktif dalam proses yang dilakukan secara transparan,” jelasnya.

Kemudian, Khofifah Indar Parawansa calon gubernur Jatim nomor urut 2, menjelaskan bahwa dia telah menciptakan konsep “CETTAR” yang berarti Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif.

Khofifah menambahkan bahwa konsep tersebut dapat diuraikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Ia menyebut bahwa pemprov telah mengimplementasikan SPBE dalam berbagai proses birokrasi, termasuk proses rekrutmen BUMD, dan mendapatkan penghargaan dari KemenPAN-RB.

“Meritokrasi kita juga mendapatkan nilai yang sangat tinggi, karena assessment yang kita lakukan telah disampaikan secara terbuka dan transparan. Kami juga mendapatkan penghargaan terbanyak,” ungkap Khofifah.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim telah menetapkan tiga pasangan cagub-cawagub sebagai peserta Pilgub 2024, yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta.

Selain itu, KPU Jatim melaksanakan tiga kali debat peserta Pilgub 2024 yang dilangsungkan di Surabaya secara berurutan pada tanggal 18 Oktober 2024, 3 November 2024, dan 16 November 2024.

Tema debat Pilgub hari ini yang diselenggarakan di Grand City adalah “Tata Kelola Pernerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif untuk Keadilan Masyarakat Jawa Timur”.

Debat Pilpres ketiga ini dipandu oleh dua moderator, yakni Syaza Wisastro presenter CNN Indonesia dan Helmi Kahaf presenter JTV. Selain itu ada 7 orang panelis sebagai tim penyusun pertanyaan untuk para pasangan calon.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 25 September hingga 23 November 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024. (wld/saf/ham)