Ketua DPR Minta Pemerintah Segera Bangun Pos Lintas Batas Perairan Sebatik

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) di Sei Pancang, Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan beroperasinya PLBN ini diharapkan dapat menghindari lalu lintas tenaga kerja illegal yang masuk maupun keluar dari Sebatik, khususnya yang menuju dan dari Tawau, Malaysia.

“Akibat tidak adanya PLBN, banyak saudara-sudara kita yang berangkat ke Malaysia maupun pulang ke Indonesia secara illegal menggunakan speedboat melalui jalur perairan Sebatik dan Tawau. Tidak sedikit yang bahkan menjadi korban kecelakaan laut dalam perjalanan tersebut,” jelas Bamsoet di Jakarta, Minggu (1/7/2018).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan PLBN tidak hanya untuk mengontrol keluar dan masuknya orang-orang dari dan keluar Indonesia, PLBN juga akan berdampak kepada kegiatan perekonomian dan peningkatakan kesejahteraan warga. Begitu pula dengan pihak keamanan, akan lebih dapat meningkatkan patroli di sekitar kawasan perairan.

“Melalui PLBN, mobilitas penduduk maupun barang antar negara dapat terkontrol. Sehingga dapat mewujudkan konektivitas dan aksesbilitas yang baik dalam pengembangan kawasan perbatasan,” kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan DPR selalu siap membantu pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam hal menjalankan fungsi anggaran memastikan dan menyiapkan dana membangun PLBN.

“Tinggal political will dari pemerintah dalam menentukan skala prioritas mana yang didahulukan dalam pembangunan,” pungkas Bamsoet.

Perlu diketahui, dua speedboat yang membawa tenaga kerja Indonesia secara ilegal bertabrakan di sekitar perairan Sei Nyamuk, Sebatik, Jumat (29/06/18) malam. Satu speedboat berangkat dari Tawau menuju Indonesia dengan speedboat lain yang berangkat dari Sebatik menuju Tawau. Akibatnya, lima orang meninggal dunia dan 12 lainnya luka-luka.

“Saya turut berduka cita atas meninggalnya lima orang yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Saya harap masyarakat tidak lagi menempuh jalur perairan secara illegal. Kenapa harus melalui jalur ilegal yang membahayakan nyawa dan tidak ada jaminan serta perlindungan. Padahal untuk bekerja di luar negeri, pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan dan berbagai fasilitas,” ujar Bamsoet.(faz/iss)
‎