Pengamat: Daripada Janji Pendidikan Gratis, Lebih Baik Pendidikan Bermutu dan Terjangkau

Warsono Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur mengkritik janji politik pendidikan gratis untuk jenjang SMA/SMK di Jawa Timur.

Janji politik tersebut, sebelumnya dikampanyekan pasangan Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur nomor urut 3. Risma mengatakan, program itu akan berhasil seperti kebijakan yang pernah ia buat saat menjadi Wali Kota Surabaya.

Menurut Warsono, tidak bisa dibandingkan realisasi program pendidikan gratis di lingkup Kota dengan Provinsi. Mengingat, pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi Kota Surabaya dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang terbagi dari 38 kab/kota.

“PAD Surabaya mungkin cukup untuk pendidikan gratis Kota Surabaya, karena pendapatan besar. Jumlah penduduk pun tidak lebih besar dari Jatim. Sementara PAD kita ini untuk yang lain. Tidak hanya pendidikan saja. Ada sektor-sektor lain juga yang jadi fokus utama,” kata pengamat pendidikan itu, Jumat (25/10/2024).

Ia mengatakan, APBD Surabaya cukup tinggi. Sedangkan besaran APBD Kabupaten/Kota lain di Jatim lebih kecil dibanding Surabaya, karena pendapatan yang lebih kecil. Oleh karena itu, ia menilai sulit menjadikan Surabaya sebagai indikator dalam keberhasilan program di Jatim.

“Kalau Surabaya ini diasumsikan sebagai sampel program ini tidak bisa. Karena memang berbeda. Tidak bisa dibandingkan dengan besarnya cakupan di Provinsi,” imbuhnya.

Daripada bicara soal pendidikan gratis, kata dia, lebih baik fokus pada penyelenggaraan pendidikan bermutu dan terjangkau oleh lapisan masyarakat. Karena, pendidikan menjadi kewajiban pemerintah dan rakyat punya hak untuk berpartisipasi dalam biaya pendidikan.

“Janganlah pendidikan dipolitisir. Jangan sampai pengalaman kemarin pendidikan gratis membuat sekolah mengeluh. Bolehlah gratis, tapi untuk yang miskin. Sedangkan bagi yang mampu tetap bisa berkontribusi. Karena anggaran pendidikan tidak cukup dalam menunjang mutu pendidikan jika semuanya digratiskan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan, terminologi gratis harus detail, apakah untuk siswa negeri dan swasta, atau hanya negeri saja. Karena komponen biaya pendidikan itu banyak, termasuk uang saku, transportasi dan biaya operasional serta investasi.

“Pengalaman kemarin, sekolah mengeluh tidak bisa lagi mengambil pungutan dan dianggap melanggar. Sementara tidak mengambil partisipasinya dari masyarakat rupanya anggaran yang diterima tidak cukup menutupi seluruh biaya operasional,” ucapnya.

Ia membeberkan bahwa sejauh ini, pemerintah juga sudah menyediakan berbagai bantuan pembiayaan pendidikan. Mulai dari BOS, BOSDA Madin dan BPOPP. Meskipun begitu, masih ada sekolah kekurangan dana untuk pendidikan bermutu.

Selain itu, untuk peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, Pemprov melalui Dinas Pendidikan Jatim juga telah menjalankan program bantuan seperti Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN), yang dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS).(ris/bil/faz)