Soekarwo, Gubernur Jawa Timur dikukuhkan sebagai Ketua Umum,
Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), oleh Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri, di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (2/7/2018).
Pada kesempatan yang sama, Mendagri selaku Pembina APPSI mengapresiasi APPSI yang memiliki peran strategis untuk mengkonektivitaskan keunggulan perdagangan antar daerah.
Ia mencontohkan, peran APPSI dalam membangun sinergitas dan konektivitas bisa diwujudkan melalui perdagangan antar pulau. Jakarta misalnya, membutuhkan sekitar 43 ribu sapi untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakatnya. Jumlah itu bisa dipenuhi dari provinsi lain produsen sapi, seperti NTT, NTB, Bali, dan Jatim.
“Inilah salah satu bentuk dan peran dari APPSI ada sinergi dan konektivitas yang dibangun. Kenapa negara harus impor beras, jika di masing masing provinsi ada stock beras. Saya kira ini bentuk membangun konektivitas antar provinsi untuk dapat diwujudkan,” kata Mendagri.
APPSI, harus mampu merumuskan keputusan-keputusan yang strategis dan tidak boleh ada sekat-sekat daerah atau kewilayahan. Gubernur atau kepala daerah merupakan tangan kanan Presiden sehingga program yang dijalankan di daerah harus selaras dengan program nasional.
Seusai dikukuhkan Mendagri, Pakde Karwo Ketua Umum APPSI mengatakan, bahwa pengurus APPSI ini merupakan penyempurnaan kepengurusan APPSI Periode 2015-2019. Pengukuhan ini mempunyai makna APPSI harus terus meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antar provinsi. Juga, sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Sehubungan dengan suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, APPSI memandang perlu segera dilaksanakan konsolidasi secara efektif untuk menjamin pemerintahan dan pembangunan berjalan on the track pasca pelaksanaan Pilkada 2018.
“Menjadi tanggung jawab kita bersama, memastikan kondusivitas Indonesia untuk menjaga iklim investasi,” kata Pakde Karwo.
Sementara itu, untuk mengatasi problem masih tingginya kontribusi impor bahan baku dan penolong, APPSI akan mendorong percepatan substitusi impor melalui kerjasama perdagangan produk unggulan antar daerah.
“Selain mengurangi ketergantungan impor bahan baku, kerjasama perdagangan antar daerah dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang memiliki bahan mentah untuk diolah menjadi bahan baku industri, ” ujarnya orang nomor satu di Jatim tersebut.
Pakde Karwo memfokuskan program kerja APPSI pada penguatan pasar tenaga kerja, khususnya menghadapi bonus demografi tahun 2030. Kalau tidak terkelola baik, bonus demografi bisa saja jadi bencana demografi.
“Saya mengajak para Gubernur untuk menyadari bahwa lulusan SMA sama buta hurufnya dengan lulusan SD di pasar tenaga kerja. Solusinya hanya pendidikan vokasional, mengarahkan pendidikan vokasional menjadi lebih berkualitas yang menghubungkan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri,” ujarnya.
Berdasarkan SK Ketua Umum APPSI nomor SK-008/APPSI/V/2018 susunan pengurus APSSI periode sisa masa bhakti 2015-2019 adalah sebagai berikut:
– Ketua Umum: Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jatim)
– Wakil Ketua: Dr. H. Longki Djanggola M.Si (Gubernur Sulawesi Tengah)
– Ketua I Bidang Hukum dan Pemerintahan: Prof. Dr. Irwan Prayitno P.Si M.Si (Gubernur Sumatra Barat)
– Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesra: Prof. H. Anies Baswedan Ph.d (Gubernur DKI Jakarta).(jos/iss/ipg)