Prabowo Target Swasembada Pangan 4-5 Tahun, Pengamat: Perlu Kebijakan Serius hingga Anggaran Besar

Prabowo Subianto Presiden membeberkan target Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam empat-lima tahun ke depan dalam pidato perdananya usai pelantikan, Minggu (20/10/2024).

Lantas, apakah target lima tahun ke depan realistis untuk diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran?

Menurut David Hermawan pengamat pertanian sekaligus Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), usaha Prabowo untuk merealisasikan swasembada pangan tidak akan mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin diwujudkan.

David menjelaskan, swasembada pangan adalah kebutuhan fundamental bagi Indonesia dewasa ini. Mengingat semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan kondisi geopolitik yang mempengaruhi impor bahan pangan pokok.

Dengan mencapai swasembada pangan, Indonesia bisa mandiri tanpa ketergantungan pada impor bahan pokok dari negara lain.

“Di era sekarang ini, di dunia persaingan global, krisis pangan adalah isu utama. Banyak negara pengekspor sudah tidak lagi mau mengekspor barangnya karena untuk kebutuhan sendiri,” kata David kepada suarasurabaya.net, Minggu (20/10/2024).

David menekankan bahwa Prabowo memiliki berbagai tantangan untuk mewujudkan target tersebut, dimulai dengan membuat kebijakan yang serius, alokasi anggaran besar, menyiapkan sumber daya petani yang mumpuni, serta alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang modern.

“Perlu sumber daya manusia yang terlatih. Ini kan untuk mengakselerasi, berarti percepatan, maka harus menggunakan AI (artificial intelligence) untuk Alsintannya. Jika percepatan dilakukan dengan tangan atau mesin biasa, akan lebih lama,” tuturnya.

Pakar pertanian tersebut menyebutkan bahwa Prabowo akan lebih leluasa untuk menjalankan program swasembada pangan setelah terpilih menjadi Presiden RI dibanding saat memimpin proyek food estate sebagai Menhan.

Menurutnya, perlu integrasi program lintas kementerian untuk menjalankan program tersebut, seperti Kementerian Pertanian hingga Kementerian PUPR untuk membuat saluran irigasi dan bendungan pendukung lahan persawahan.

“Harus ada kebijakan khusus untuk akselerasi ketersediaan pangan, jadi integrasi lintas sektor. Kalau bisa, untuk pangan ini dikhususkan. Kan gini, irigasi itu ada di (Kementerian) PUPR, lalu modernisasi alat solarnya dari BUMN, benihnya ada di (Kementerian) Pertanian,” ucap David.

“Kebijakan politiknya harus diutamakan untuk pangan,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintahan Prabowo perlu memberikan alokasi anggaran yang cukup besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan di sektor-sektor terkait.

Menurut estimasi perhitungan David, untuk menggarap lahan 5.000 hektare, pemerintah harus mengalokasikan anggaran senilai Rp3,5 triliun.

“Kalau anggaran harus disiapkan, saya yakin Pak Prabowo sudah memikirkan itu. Kami sudah mengestimasi bahwa 5.000 hektare membutuhkan anggaran Rp3,5 triliun,” jelasnya.

Namun, menurut David, kebutuhan paling penting dan krusial agar swasembada pangan bisa terwujud dalam 4-5 tahun ke depan adalah sumber daya manusia yang mumpuni.

“SDM harus belajar ke luar negeri, seperti Korea Selatan dan Jepang, untuk mempelajari teknologi dan pertanian modern. Ini bisa dilakukan oleh generasi muda yang terlatih di bidang budidaya dan teknis,” jelasnya.

Kemudian, pemerintah harus membeli atau membuat Alsintan modern agar dapat melakukan proses produksi dengan jumlah besar.

“Setidaknya, dengan Alsintan modern, kita bisa melakukan penanaman di ratusan hektare lahan sawah per hari agar lebih efisien,” jelasnya.

Selain itu, ia juga berharap agar perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan para petani diberikan insentif.

David menyebut bahwa masih ada lahan di Indonesia yang dapat dialihkan menjadi pertanian bahan pokok, meskipun harus memperhatikan aspek lingkungan.

Dengan didukung dua musim di wilayah tropis serta ketersediaan lahan, pemerintah harus membuat alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan.

“Saya optimis swasembada pangan masih bisa diwujudkan. Tapi pemerintah harus lebih serius dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan Alsintan modern. Itu yang paling penting,” tandasnya. (wld/saf/ham)