Mesir Serukan Negara-Negara di Sungai Nil Tinjau Ulang Pakta Air

Mesir pada Minggu (13/10/2024), menyerukan negara-negara yang dilalui Sungai Nil untuk mempertimbangkan kembali Perjanjian Kerangka Kerja Sama (CFA), yang juga dikenal sebagai Perjanjian Entebbe.

CFA telah ditandatangani oleh tujuh dari 11 negara-negara di aliran Sungai Nil yakni Uganda, Ethiopia, Rwanda, Tanzania, Kenya, Burundi, dan Sudan Selatan.

Mesir dan Sudan menginginkan alternatif perjanjian tersebut, yang saat ini memungkinkan negara-negara di Lembah Sungai Nil melakukan proyek di sepanjang sungai tersebut tanpa persetujuan negara-negara di hilir sungai Nil.

“Kami menyerukan kepada negara-negara di Lembah Sungai Nil yang telah menandatangani Perjanjian Entebbe untuk meninjau kembali posisi mereka dan kembali membahas kerja sama antarnegara dengan cara yang tidak merugikan negara-negara di wilayah tepi sungai,” ungkap Hani Sewilam Menteri Irigasi Mesir dalam sebuah acara terkait isu air di Kairo yang dilansir Antara, Senin (14/10/2024).

“Posisi Mesir adil dan sejalan dengan perjanjian sungai internasional yang berlaku dalam lingkup global,” tambahnya.

Menteri Mesir tersebut menekankan bahwa pembahasan kerja sama antarnegara harus melibatkan semua negara-negara dan tidak mengesampingkan kepentingan satu negara di atas negara lainnya, yang akan merugikan negara tersebut.

Sewilam mengatakan bahwa pasokan air Mesir tidak mencukupi kebutuhan negara tersebut.

“Mesir tidak akan mengorbankan satu meter kubik pun air di Sungai Nil dan dengan tegas menolak Perjanjian Entebbe dalam bentuknya saat ini,” ucapnya menekankan.

Abdel Fattah al-Sisi Presiden Mesir pada Minggu pagi juga mengatakan, bahwa melestarikan sumber daya air Mesir merupakan permasalahan eksistensial.

“Sungai Nil merupakan sumber air utama bagi Mesir, yang mencakup lebih dari 98 persen” pasokan air negara, tuturnya pada acara yang sama.

Mesir berselisih dengan Ethiopia atas pembangunan proyek bendungan di Sungai Nil, yang Kairo pandang sebagai ancaman eksistensial terhadap bagian kuota airnya.

Ethiopia mengatakan bendungan itu penting bagi pembangunannya. Negosiasi selama bertahun-tahun antara kedua negara itu telah gagal mencapai kesepakatan tentang pengisian dan pengoperasian bendungan tersebut. (ant/nis/faz)