Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Peningkatan Keterampilan Jadi Strategi Tekan Angka Pengangguran di Jatim

Jawa Timur (Jatim) terus menunjukan kemajuan dalam upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di usianya yang saat ini sudah mencapai 79 tahun.

Sigit Priyanto Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) membeberkan, berdasarkan data terbaru dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur mengalami penurunan signifikan.

“Sesuai data dari Sakernas BPS, Februari 2024, angka tingkat pengangguran terbuka atau TBT, ini sebesar 3,7 persen. Atau mengalami penurunan 0,59 persen dibanding periode Februari tahun 2023 yang sebesar 4,33 persen. Sementara untuk angka tingkat pengangguran terbuka di pedesaan, ini sebesar 2,57 persen. Lebih rendah dibanding angka TPT di perkotaan, yaitu sebesar 4,65 persen,” beber Sigit dalam program Wawasan Suara Surabaya, Merawat Bumi Majapahit, Senin (14/10/2024).

Meski demikian, dari data sakernas itu, dia juga mencatat untuk TPT di pedesaan ada peningkatan dari yang semula 2,13 persen pada Februari 2023.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran, khususnya di pedesaan antara lain melalui pelatihan kerja, khususnya pelatihan non-institusional atau mobile training unit (MTU). Menurut Sigit, MTU memungkinkan dilakukan pelatihan di desa-desa tanpa perlu datang ke Balai Latihan Kerja (BLK).

“Dengan pelatihan ini, masyarakat bisa mendapatkan keterampilan sesuai minatnya tanpa harus ke BLK, sehingga mereka bisa lebih siap bersaing di dunia kerja atau membuka usaha sendiri,” lanjutnya.

Sigit membeberkan, di Jatim sendiri ada 16 BLK yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, dengan adanya MTU, maka cakupan pelatihannya bisa lebih luas dan bisa menjangkau pedesaan yang jauh dari lokasi BLK.

“Tujuan agar masyarakat di provinsi Jawa Timur dapat mengikuti pelatihan secara gratis tanpa harus datang ke BLK, dengan dibekali ilmu sesuai bidangnya yang diminati diharapkan masyarakat mampu bersaing. Bahkan kalau dia punya kemampuan yang lebih, nanti dibantu dari BLK provinsi dan nasional bisa latihan yang lebihnya luas lagi untuk di pasar internasional,” ungkapnya.

Budi Sarwoto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur (DPMD Jatim) dalam kesempatan yang sama menambahkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga turut menjadi motor penggerak utama menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian di pedesaan.

Dia membeberkan, hingga saat ini, Jatim memiliki 6.638 BUMDes yang aktif, dan 791 diantaranya telah diberi dukungan permodalan sebesar Rp64 miliar oleh pemerintah dalam lima tahun terakhir.

“Kami juga berupaya memperbaiki tata kelola keuangan BUMDes dengan bekerja sama dengan PKN Stant Jakarta, serta memfasilitasi pemasaran produk-produk BUMDes melalui pameran dan misi dagang,” jelas Budi.

Selain itu, DPMD Jatim juga telah menjalin kerja sama dengan Bulog untuk meningkatkan ketahanan pangan di desa, di mana BUMDes dapat berperan dalam distribusi sembako.

Program lain yang diunggulkan adalah Desa Berdaya, yang bertujuan mengembangkan ekonomi kreatif di desa, dan Jatimpuspa yang dirancang untuk membantu keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak kembali jatuh di bawah garis kemiskinan setelah lulus dari PKH.

“Mereka mendapatkan bantuan berupa barang produktif, seperti mesin jahit atau alat usaha lainnya, sehingga bisa terus berusaha,” tambah Budi.

Dalam rangka menekan angka pengangguran di pedesaan, DPMD juga menjalankan program Sinaunang Deso (Sinando) yang tujuannya meningkatkan keterampilan wirausaha masyarakat desa.

“Nah ini tahun 2020-2024 ini kita sudah fasilitasi di 255 desa, dan orangnya sudah 8.921 yang sudah kita latih melalui program Sinando seperti contoh yang terakhir kemarin di Wonosalam itu kebetulan daerah wisata, sekarang ini banyak kafe-kafe tumbuh disana mereka butuh pelatihan keterampilan untuk barista yaitu menghias kopi dengan berbagai hiasan itu kita datangkan praktisinya kesana,” bebernya.

Sinergi-sinergi inilah, yang diharapkan dapat terus menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Jatim, baik perkotaan maupun pedesaan. Tidak hanya mengurangi pengangguran, tetapi juga mendorong tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru di desa yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan di Jatim. (bil/faz)