Wali Murid di Surabaya Demo Tuntut Transparansi Pagu SMA/SMK

Puluhan wali murid didampingi Baksos PPDB RW IV Darmokali melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur di Surabaya, Rabu (4/7/2018) menuntut transparansi pemenuhan pagu kosong di SMA/SMK negeri di kota itu.

“Petugas dinas bilang ada pagu kosong, tapi tidak bisa diisi karena aturan. Kami minta aturannya tapi pasal yang diberikan berubah-ubah, dan kami cek tidak ada,” kata Munti`ah, salah satu wali murid yang mengikuti aksi seperti dilansir Antara, Rabu (4/7/2018).

Kalaupun tidak ada pagu kosong, Warga Rungkut Lor Surabaya itu berharap ada kejelasan dan transparansi alasannya. Dengan demikian orang tua bisa legowo. “Anak saya alumnus SMPN 17 dan nilai UN-nya 265,5. Dia Daftar di SMAN 17 dan SMAN 20 gagal karena terendah SMAN 17 itu nilai 290,0, kegeser jam 10an. Padahal tahun lalu di sekolah itu rendah,” ucapnya.

Berdasarkan NUN anaknya, Munti`ah direkomendasikan cabang dindik untuk mendaftar di SMA 17 Agustus 1945. Selain itu ternyata biaya masuk sekolahnya dari Rp4 juta naik hingga Rp6 juta dan tidak bisa diangsur.

“Kami maunya dapat rekomendasi keringanan dari dindik, tapi katanya rekomendasinya hanya untuk penerimaan. Keringanan dikembalikan ke sekolah. Kami orang kecil ya kesulitan,” tuturnya.

Sukaryanto, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Surabaya berjanji akan menyampaikan segela keluhan dan permasalahan warga ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman.

“Segala keluhan dan permasalahan telah kami catat dan akan kami laporkan ke kepala dinas,” kata dia.

Namun untuk membuka kembali PPDB, hal itu sulit terlaksana karena pagu di kota besar sudah terpenuhi. “Untuk pagu di kota besar sudah terpenuhi. Hanya di daerah tertenu seperi daerah 3T,” katanya. (ant/bas/dwi)