Menteri ESDM Dorong Produksi LPG Lokal yang Lebih Ekonomis

Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) prihatin terhadap kondisi LPG nasional yang saat ini masih sangat bergantung pada impor.

Dilansir dari Antara, dengan konsumsi LPG yang mencapai 8 juta ton per tahun, Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 1,7 juta ton, memaksa negara untuk mengimpor sekitar 6-7 juta ton dari luar negeri.

“LPG kita dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton,” ujar Bahlil dilansir dari Antara pada Selasa (8/10/2024).

Menurut Bahlil, Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan produksi LPG di dalam negeri. Namun, salah satu hambatan utamanya adalah kebutuhan akan komponen kimia seperti C3 dan C4 yang masih belum dioptimalkan.

“Saya sempat tanya ke tim di Kementerian, kenapa kita belum bisa produksi LPG secara maksimal? Ternyata ada kendala di C3 dan C4. Meski begitu, SKK Migas menyebut kita bisa memanfaatkan sekitar 2 juta ton bahan baku untuk dikonversi menjadi LPG,” jelasnya.

Bahlil juga menyoroti ketidaksesuaian harga bahan baku dalam negeri dengan harga internasional, seperti harga Aramco, yang dianggap jauh lebih tinggi.

“Harga yang diambil dari dalam negeri beda dengan harga Aramco yang lebih mahal. Ini membuat industri kita kesulitan bersaing,” tambahnya.

Sebagai solusinya, Bahlil menegaskan pentingnya membangun industri LPG dalam negeri yang dapat memanfaatkan bahan baku lokal dengan harga yang lebih ekonomis.

Hal ini sejalan dengan visi presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk mewujudkan kedaulatan energi melalui pengembangan industri nasional.

“Kita harus memanfaatkan bahan baku lokal dengan harga yang adil dan ekonomis, tanpa bergantung pada harga internasional yang tinggi,” tuturnya.

Selain itu, Bahlil menekankan pentingnya regulasi pemerintah yang lebih adaptif untuk mendukung pengusaha lokal, dengan memastikan adanya kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan industri demi keberlangsungan usaha dan kontribusi terhadap negara.

“Kami jamin industri tetap bisa memperoleh profit yang baik, tapi negara juga harus mendapatkan bagian untuk mewujudkan cita-cita energi kedaulatan,” pungkasnya. (ant/saf/ham)