Inspektorat Persilakan Masyarakat Ikut Amati ASN Pemkot Surabaya yang Langgar Netralitas

Inspektorat mempersilakan masyarakat ikut mengamati Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang kedapatan melanggar netralitas.

“Silakan, ada Bawaslu, bisa lapor ke inspektorat nanti kami pilah mana ranah kami dan Bawaslu, tentunya menginformasikan bukti awal yang memang ada indikasi pelanggaran peristiwa di mana, sedang apa, dilaporkan siapa, kita harus cermat, semua akan kita klarifikasi,” kata Rachmad Basari Inspektur Pemkot Surabaya, Rabu (2/10/2024).

Basari menyebut, bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) setempat sudah mengingatkan para ASN untuk menjaga netralitas.

“Sudah ada surat imbauan Pak Sekda, kepada semua perangkat daerah, jadi inti dari surat edaran ini adanya pengawasan melekat karena tanggung jawab moral seorang ASN itu sudah tahu tentang kewajiban dan larangan. Sehingga dalam hal ini tidak ada salahnya kaitannya dengan pengawasan melekat mengingatkan lagi, semua kepala daerah mengingatkan ASN menjaga netralitas,” kata Basari.

Bagi yang melanggar, kata Basari, baik yang menyangkut pidana Pemilu, Pilkada maupun pelanggaran disiplin akan ditindaklanjuti.

“Kalau bicara dengan penjatuhan hukuman disiplin gak bisa asumsi, harus riil pelanggarannya karena mulai tingkat ringan, sedang, berat, dilihat dampaknya. Kalau dampak kepada negara sanksinya apa, kalau kepada pemerintah daerah sanksinya apa, berdampak pada lembaga dan segalanya,” paparnya.

Pelanggaran pidana Pemilu akan diserahkan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sementara pelanggaran disiplin ranah inspektorat.

Meski hingga kini, sejak tahapan Pilkada dimulai, Basari menyebut belum ada laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN.

“Sampai hari ini ASN pemkot masih menjaga netralitas karena konsekuensinya sangat berat apabila ASN melanggar netralitas paling berat bisa sampai pemberhentian,” tandasnya. (lta/bil/ipg)