Jelang Kampanye Paslon Tunggal Petahana, Bawaslu Surabaya Ingatkan ASN Jaga Netralitas
Rabu, 18 September 2024 | 15:37 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya meminta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) lapor jika ada RT/RW yang memaksa menitipkan orang untuk menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Teguh Suasono Widodo Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Surabaya menyebut, hingga kini rekrutmen PTPS masih berlangsung.
“Sudah banyak (pendaftar) memenuhi (kuota) di kecamatan-kecamatan, hampir 70-80 persen. Masih nunggu karena sesuai petunjuk teknis terakhir tanggal 28 September,” kata Teguh pada Rabu (25/9/2024).
Usai pelantikan dan mulai bertugas, Teguh minta PTPS mengawasi pembentukan KPPS oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Kami melakukan koordinasi pengawasan pembentukan KPPS,” katanya.
PTPS harus memastikan, KPPS memenuhi kualifikasi baik, tidak merupakan anggota partai, dan berkemampuan menjalankan tugas.
Yang krusial, PTPS harus mencegah adanya praktik penitipan petugas KPPS oleh RT/RW di semua wilayah.
“Saya lihat di beberapa daerah ada unsur, karena ini kebiasaan lama, ada intervensi pengurus RT/RW yang memastikan warganya bisa jadi KPPS,” imbuhnya.
PTPS harus memastikan PPK dan PPS independen menjalankan tugas. Menolak jika KPPS yang direkrut tidak memenuhi persyaratan.
“Tidak boleh ada unsur paksaan, boleh menyarankan, tapi gak boleh mewajibkan diterima atau tidak. Kalau tidak lolos ya PPS atau PPK menolak, tidak boleh memaksakan kehendak,” ucapnya.
Jika ada temuan, PTPS diminta langsung lapor ke Bawaslu Surabaya untuk menegakkan pendaftaran KPPS sesuai persyaratan.
“Ada sampai kalau tidak diterima dia tidak boleh mendirikan TPS di RT/RW tersebut, ada ancaman sampai seperti itu, itu saya sesalkan,” tuturnya. (lta/saf/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
