Presiden Afrika Selatan Ungkap DK PBB Tidak Adil dan Serukan Reformasi

Cyril Ramaphosa Presiden Afrika Selatan menyerukan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Minggu (22/9/2024) dan menyatakan di hadapan sidang umum bahwa Dewan Keamanan PBB tidak adil untuk mengatasi tantangan kontemporer.

“Menempatkan nasib keamanan dunia di tangan segelintir orang sementara sebagian besar harus menanggung dampak dari ancaman ini adalah tidak adil, tidak fair, dan tidak berkelanjutan,” kata Ramaphosa pada KTT PBB di New York dilansir dari Antara, Senin (23/9/2024).

Dengan menyoroti perang, konflik, dan perubahan iklim yang sedang berlangsung, ia menekankan bahwa struktur Dewan Keamanan PBB tidak mewakili semua negara dan gagal mempertimbangkan beragam sudut pandang.

Ramaphosa menggambarkan pakta untuk masa depan yang diadopsi oleh sidang umum, sebagai kesempatan untuk menghidupkan kembali sistem multilateral dan memenuhi janji untuk mereformasi tata kelola global, termasuk Dewan Keamanan PBB dan lembaga keuangan internasional.

Ia juga mendesak dukungan untuk agenda pembangunan Afrika yang dikenal sebagai Agenda 2063.

Ia menekankan bahwa pakta tersebut harus melibatkan penguatan tindakan multilateral untuk perdamaian yang berkelanjutan.

“Kita harus mengejar tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hukum internasional,” ungkap Ramaphosa, yang pemerintahannya membawa Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terkait agresi yang tidak pandang bulu terhadap wilayah Palestina yang terblokade di Gaza sejak 7 Oktober 2023. (ant/nis/bil/ham)