Pengadilan Tingkat Pertama Nasional Venezuela telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Edmundo Gonzalez, mantan calon presiden dari oposisi sayap kanan bersatu, setelah gagal hadir dalam tiga panggilan untuk memberikan kesaksian.
Dilansir dari Antara pada Selasa (3/9/2024), surat perintah itu dikeluarkan menyusul ketidakhadirannya dalam sidang yang telah dipanggil, menurut keterangan dari kantor kejaksaan Venezuela.
Melalui akun Instagram resminya, kantor kejaksaan mengonfirmasi bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan atas dasar kejahatan berat yang diduga dilakukan oleh Gonzalez.
Pada Senin (2/9/2024), kantor kejaksaan mengungkapkan bahwa perintah penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan terkait publikasi data oposisi dari tempat pemungutan suara di situs web daring.
Publikasi tersebut terjadi bersamaan dengan pengumuman hasil resmi pemilihan presiden oleh komisi pemilihan.
Gonzalez telah dipanggil untuk memberikan kesaksian tiga kali, namun tidak memenuhi panggilan tersebut. Selain masalah publikasi data, Gonzalez juga akan diminta untuk memberikan klarifikasi terkait tanggung jawabnya dalam protes yang terjadi setelah pemilihan.
Pemilihan presiden di Venezuela berlangsung pada 28 Juli, dengan Dewan Pemilihan Nasional pada hari berikutnya mengumumkan Nicolas Maduro sebagai presiden terpilih untuk periode 2025-2031. Maduro memperoleh 51 persen suara dalam pemilihan tersebut.
Pasca-pemilihan, protes besar meletus di Venezuela, dengan bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di Caracas.
Pengunjuk rasa dilaporkan melemparkan batu dan bom molotov ke arah petugas. Kejaksaan melaporkan bahwa lebih dari 2.000 orang telah ditahan terkait dengan kasus perusakan infrastruktur negara, penghasutan kebencian, dan terorisme.
Pemerintah Venezuela juga menuduh adanya campur tangan dari negara-negara asing dalam pemilihan dan dalam hak rakyat Venezuela untuk menentukan nasibnya sendiri. (ant/saf/ham)