DPR: IAFP Tekankan Pentingnya Peran Parlemen Mendorong Ekonomi Inklusif

Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) menyorot peran vital parlemen dalam mendorong ekonomi inklusif.

Putu Supadma Rudana Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan, parlemen harus memastikan kebijakan ekonomi mencakup seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Diskusi di sesi ketiga IAPF menggarisbawahi pembuatan kebijakan yang inklusif adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata.

“Legislatif memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesempatan yang setara bagi semua individu dalam ekonomi,” ujarnya selaku moderator, di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/20924).

Di forum itu, panelis juga mencatat perlunya reformasi kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi.

“Dengan merancang kebijakan yang mendukung akses yang adil ke sumber daya dan peluang ekonomi, parlemen dapat memperkuat dasar bagi pertumbuhan yang inklusif,” imbuh Rudana.

Berdasarkan data, negara-negara dengan kebijakan inklusif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Maka dari itu, dia menekankan pentingnya peran parlemen untuk memastikan kebijakan ekonomi menguntungkan semua pihak, dan mengurangi ketidaksetaraan.

Lebih lanjut, diskusi tersebut mencerminkan komitmen parlemen memastikan kebijakan ekonomi mendukung inklusi sosial dan ekonomi secara luas.

“Kita harus memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya bermanfaat untuk sebagian kecil populasi, tetapi untuk seluruh masyarakat,” tegas Rudana.

Pentingnya peran parlemen dalam menciptakan kebijakan yang mendukung ekonomi inklusif menjadi sorotan utama dari diskusi sesi ketiga di forum internasional tersebut.

Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara merata. (rid/ham)