Polling Suara Surabaya: Masyarakat Menilai Kenaikan Anggaran HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tidak Wajar

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap anggaran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) naik signifikan. Alokasi anggaran yang disiapkan baik 64,15 persen jika dibandingkan perayaan HUT RI di Jakarta pada 2023.

Isa Rachmatarwata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu menyampaikan, tahun ini Kemenkeu menyiapkan Rp 87 miliar untuk kegiatan 17-an di IKN.

Sedangkan perayaan di Jakarta senilai Rp 53 miliar. Anggaran meningkat karena adanya pengeluaran untuk penyesuaian kondisi di IKN.

Penyesuaian kondisi seperti pengadaan sarana dan prasarana fisik yang membutuhkan askes khusus, hingga persiapan jamuan untuk tamu negara.

Biaya besar terutama untuk alat-alat upacara. Jamuan juga cukup besar dibanding di Jakarta/ terutama karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan.

Pratikno Menteri Sekretaris Negara juga menyampaikan, anggaran negara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN bengkak karena upacara diselenggarakan di dua tempat

Ditambah infrastruktur IKN memang masih terbatas dan jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas. Tol belum sepenuhnya jadi dan Bandara di IKN juga belum jadi

Menurut Anda, anggaran HUT ke-79 Kemerdekaan RI bengkak wajar atau tidak?

Dalam diskusi di program Wawasan Polling Suara Surabaya pada Kamis (15/8/2024) pagi, sebagian besar masyarakat menilai pembengkakan anggaran HUT ke-79 Kemerdekaan RI tidak wajar.

Dari data Gatekeeper Radio Suara Surabaya, 61 persen pendengar menilai pembengkakan anggaran itu tidak wajar. Sedangkan 39 persen lainnya menganggapnya wajar.

Kemudian dari data Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 81 persen partisipan menyatakan kenaikan itu tidak wajar. Sedangkan 19 persen lainnya menganggapnya wajar.

Menyikapi hal tersebut, Lisman Manurung pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) menjelaskan bahwa penggelembungan anggaran itu masih wajar.

“Penggelembungan (anggaran) itu realistis. Kalau dari sudut pandang public policy, setiap undang-undang mengandung konsekuensi naiknya. Ketika ada kegiatan di dua ibu kota (Jakarta dan IKN), berarti kan ada dua kegiatan perayaan,” ucap Lisman ketika mengudara di Radio Suara Surabaya, Kamis pagi.

Dari segi masyarakat, Lisman juga menilai bahwa masyarakat di Pulau Kalimantan, khususnya provinsi Kalimantan Timur, senang dengan adanya perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN.

Lisman juga menilai wajar ketika ada yang kontra kemudian mengkritik pembengkakan anggaran tersebut. Sebab, lanjut Lisman, setiap kebijakan punya sisi berbeda. Ada yang diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan dan tidak merasa perlu.

“Nah sekarang, sadar atau tidak sadar, IKN itu sudah menjadi kebanggaan orang Kalimantan,” katanya.

Ia menambahkan, perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN juga mengandung aspek investasi. Wujudnya adalah fasilitas yang tetap. Sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar.

“Kalau dilihat dari segi investasi, investasi yang dilakukan pada perayaan di IKN itu itu so pasti akan dapat digunakan untuk bertahun-tahun berikutnya,” terang Lisman.

Keberadaan IKN, lanjut Lisman, penting bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Sebab akan membuat provinsi ini menjadi pusat perekomian baru.

“Kemudian di era yang sangat destruktif sekarang ini perubahan begitu dahsyatnya, negara seperti kita ini harus melakukan akrobat-akrobat ekonomi. Kita mungkin harus melakukan hal itu sebagai negara dengan penduduk tempat terbesar di dunia dan dengan tingkat pengangguran yang masih lumayan tinggi,” jabarnya.

“Jadi kalau kita lihat dari segi penyerapan tenaga kerja, so pasti bahwa di sana sekarang banyak tenaga kerja yang mengalir ke sana. Ada kemakmuran-kemakmuran baru dari orang-orang yang bekerja. Kalau akses ke IKN sudah bisa, bisa menjadi itu menjadi driver pertumbuhan ekonomi baru,” sambungnya. (saf/ipg)