Daya Beli Masyarakat Anjlok, Legislator Ingatkan Pemerintah Jangan Lengah

Anis Byarwati anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menyebut terjadi deflasi pada tiga bulan berturut-turut.

“Deflasi bisa menjadi sinyal bahaya, karena mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat, tercermin juga pada penurunan pertumbuhan tahunan simpanan di bank dari 7,8% jadi hanya 4,1% utamanya tabungan dibawah Rp100 juta,” kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Dia mengatakan, turunnya daya beli masyarakat memengaruhi pendapatan negara seperti penurunan PPN dan turunnya setoran pajak industri perdagangan.

“Penurunan daya beli bisa berimbas pada turunnya laba industri dan perusahaan, jadi negara juga ikut dirugikan,” ungkap Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Anis mengkhawatirkan bila daya beli masyarakat yang anjlok berkepanjangan akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga kemiskinan akan semakin meningkat.

“Tentunya Pemerintah harus aware (peduli) dengan situasi ini, jangan lengah dan menyangkal penurunan daya beli, angka PHK saja meningkat dan menurut data BPS jumlah pengangguran masih tercatat 7,2 juta jiwa,” ujarnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini kemudian menyebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia masih salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

“Sementara angka PHK juga mengalami lonjakan di periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang menurut data Kemnaker, angka tersebut baik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu, artinya kondisi perekonomian melemah,” jelasnya.

Legislator PKS ini mengingatkan pemerintah agar terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan instrumen fiskal, utamanya untuk masyarakat kelas menengah yang belum mendapat perlindungan sosial.

“Selain itu untuk meningkatkan daya beli terutama dengan investasi, utamanya investasi yang berkualitas dan di sektor padat karya, yang selama ini Indonesia belum mendapatkan banyak investasi yang berkualitas,” ungkapnya.

Anggota Fraksi PKS ini juga menyebut pada akhir periode pemerintahan Joko Widodo jumlah kelas menengah menurun sehingga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

“Jika pemerintahan tidak berakhir husnul khotimah, tentunya akan mewariskan beban fiskal yang kian berat, anjloknya daya beli memengaruhi rasio pajak atas PDB dan menyulitkan pemerintahan baru,” pungkasnya. (faz/ham)