Jumat, 20 September 2024

DPP PDIP Kumpulkan 5.000 Anggota Satgas di Surabaya, Instruksikan Tak Ulangi Kekalahan Pilpres

Laporan oleh Meilita Elaine
Bagikan
DPP PDIP kumpulkan 5.000 anggota satgas di Surabaya menjelang Pilkada, Sabtu (3/8/2024). Foto: Meilita Elaine suarasurabaya.net

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginstruksikan 5.000 anggota satuan tugas (Satgas) di Monumen Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Sabtu (3/8/2024) pagi, agar tak mengulangi kekalahan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Komarudin Watubun Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan menyebut, semua kader harus belajar agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak seperti Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang berujung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Belajar dari Pemilu, Pileg, Pilpres, sampai berakhir di MK itu memberi pelajaran supaya kita jangan lebih bodoh dari keledai. Keledai sekali pun tidak mau masuk ke lubang yang sama kedua kali, apalagi manusia,” paparnya, Sabtu (3/8/2024).

DPP PDIP kumpulkan 5.000 anggota Satgas di Tugu Pahlawan Surabaya menjelang Pilkada, Sabtu (3/8/2024). Foto: Meilita Elaine suarasurabaya.net

Ia mengisyaratkan cawe-cawe yang terjadi di Pilpres sangat memungkinkan terulang di Pilkada.

“Sebagai partai kita merasakan banyak hal (kecurangan) yang dilakukan terbukti di MK Pemilu yang tidak baik-baik saja. Kita lihat indikasi kuat Pilkada cawe-cawe ini masih berlangsung,” tuturnya.

Komandan Satgas Nasional Cakra Buana PDIP itu pun menginstruksikan semua anggota Satgas bergerak melakukan pengawasan.

“Pilkada harus lahir dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Satgas bergerak ke mana-mana memberi kesadaran, mengingatkan RT, RW, kepala desa,” ucapnya.

Jika menemukan kecurangan calon partai lain ke masyarakat, lanjutnya, maka harus dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Yang rawan itu yang tidak muncul di permukaan, lihat daerah miskin drop sembako, akhirnya rakyat milih tidak ada kebebasan,” tegasnya.

Belajar dari Pemilu, dia juga menyebut kalau penyelenggara pun tidak independen.

“Seburuk apapun hukum harus kita berjuang tegakkan hukum lewat jalur hukum. Sampaikan ke KPU, Bawaslu. meski banyak penyelenggara tidak independen,” tandasnya. (lta/bil/ipg)

Berita Terkait

..
Potret NetterSelengkapnya

Kebakaran Pabrik Plastik di Kedamean Gresik

Kecelakaan Mobil Box di KM 12 Tol Waru-Gunungsari

Pipa PDAM Bocor, Lalu Lintas di Jalan Wonokromo Macet

Surabaya
Jumat, 20 September 2024
24o
Kurs