Pungutan Tambahan Pajak Diproyeksi Dongkrak PAD Sekitar Rp1 Triliun Tiap Tahun
Kamis, 18 April 2024 | 20:42 WIB
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2025 naik menjadi Rp8 triliun dibanding 2024 Rp6,4 triliun.
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, PAD itu akan dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan.
“Kami nanti petakan lagi mana jalan provinsi, nasional, dan pemerintah kota. Karena seperti diketahui ada jalan nasional yang tidak ada salurannya, kemudian kalau banjir bertanya ke pemkot,” kata Eri pada Kamis (18/7/2024).
Sebelumnya kemarin, Eri dan DPRD Surabaya menandatangani nota kesepahaman Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025.
Rancangan KUA PPAS yang memuat salah satunya soal potensi peningkatan PAD itu akan dibahas di dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya.
“Kami memasukkan permohonan KUA PPAS Kota Surabaya dan alhamdullilah sudah menjadi nota kesepahaman. Kemudian akan diteruskan ke rapat Banggar,” kata Eri.
Peningkatan terjadi karena perubahan persentase opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi 60 persen dari semula 30 persen.
“Posisinya itu bisa Rp1,2 triliun, naiknya dari sana. Kalau seandainya tidak masuk, tentu tidak berani menaikkan,” ujarnya.
Perubahan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Selama ini PKB dan BBNKB dibawah penanganan pemerintah provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), akan dikelola oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota mulai Januari 2025.
Sementara, Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya berharap dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemkot bisa mengoptimalkan pola pembangunan keberlanjutan dari segala sisi.
“Masuknya PKB yang lebih besar sharing-nya lebih besar dari tahun sebelumnya karena adanya HKPD menjadi angin segar bagi pemkot, sehingga pendapatan mengalami kenaikan Rp1,2 triliun,” kata Reni.
Reni mengingatkan, pemkot tak boleh terpaku pada persentase opsen pajak itu, tetapi memaksimalkan sektor pajak lainnya.
“Sektor pendapatan daerah yang belum maksimal, seperti potensi parkir yang besar. Selain itu juga menggenjot kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) supaya memberikan kontribusi maksimal,” tandasnya. (lta/saf/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
