Airlangga Bantah Adanya Wacana Pemerintahan Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo-Gibran meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB, dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah tiga persen.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya tiga persen,” kata Airlangga usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis (11/7/2024) dilansir Antara.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo. Hasim sebelumnya menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana. Menurutnya, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya itu kan wacana saja yang dibahas,” jelasnya.

Adapun pada kesempatan lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Eko Listiyanto Direktur Pengembangan Big Data Indef.

Eko mengatakan perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia sepakat dengan strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas tiga persen.

“Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko. (ant/bil/faz)