BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pagi hari ini, Senin (8/7/2024), menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.

Laporan tersebut disampaikan Isma Yatun Kepala BPK secara simbolis kepada Joko Widodo Presiden, di Balai Sidang Jakarta.

Hadir di lokasi acara, antara lain Ma’ruf Amin Wakil Presiden, para menteri koordinator, Menteri Keuangan, kepala lembaga dan sejumlah kepala daerah.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban APBN yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Tahun ini, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. Opini WTP itu merupakan yang kedelapan kalinya terhitung dari tahun 2016.

Isma Yatun Kepala BPK menyatakan, pemberian opini BPK sudah sesuai standar, di mana pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi dan profesionalisme, serta memberikan manfaat.

“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Dengan pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas, dia optimistis bisa memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagai modal menuju Indonesia Emas 2045.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang sudah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara, dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

Jokowi juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun 2023.

Kepala Negara menegaskan, opini WTP dari BPK bukan prestasi. Menurutnya, semua unsur pemerintahan wajib menggunakan APBN yang berasal dari rakyat dengan baik, dan bertanggung jawab. (rid/ham)