Rektor Unair Enggan Beri Pernyataan Soal Pemberhentian Dekan FK

Prof. Mohammad Nasih Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya enggan memberikan pernyataan soal pemberhentian Prof. Budi Santoso dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran (FK).

Saat ditemui awak media soal pemberhentian Prof BUS yang diduga tidak sesuai prosedur Statuta Unair itu, Nasih irit bicara.

“Gak tahu lah, saya gak tahu komen apa,” katanya ditemui awak media usai salat Jumat di Masjid Kampus Unair C, Jumat (5/7/2024).

Termasuk, saat ditanya kronologi sebenarnya hingga memutuskan untuk memberhentikan Prof BUS. “Belum belum, nggak, nggak ada komentar dulu,” tambahnya.

Ia juga enggan menanggapi kebenaran pemberhentian karena Prof BUS menyatakan pada media, menolak dokter asing rencana Kementerian Kesehatan.

“Gak ada komentar saya,” timpalnya singkat.

BACA JUGA: Dekan FK Unair Dicopot Setelah Menolak Kebijakan Kemenkes Naturalisasi Dokter Asing
BACA JUGA: Puluhan Karangan Bunga Penuhi FK Unair dalam Aksi Bela Dekan yang Dicopot Usai Tolak Dokter Asing

Sampai saat ini, ia mengaku belum mengganti posisi Prof BUS dengan dosen lain untuk menjabat Dekan FK Unair. “Belum ada apa-apa (pengganti),” ucapnya.

Rektor Unair itu justru mempertanyakan banyaknya media menulis soal pemberhentian Prof BUS tanpa tahu bentuk Surat Keputusan (SK)-nya.

“Hahahaha ya kalau enggak ada ya jangan ditulis lho. Enggak tahu SK-nya kok ditulis, gimana,” tuturnya santai.

Meski menanggapi singkat, Prof Nasih memastikan akan menyelesaikan masalah ini.

“Gak ada statement (pernyataan), nanti segera kita selesaikan bersama,” tandasnya.

BACA JUGA: Soal Rencana Kemenkes Datangkan Dokter Asing, Mantan Rektor Unair Nilai Indonesia Tak Kurang Tenaga

Diberitakan sebelumnya, kabar pemberhentian Prof BUS itu dibenarkan rilis resmi humas Unair melalui Martha Kurnia Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Unair. Alasannya karena kebijakan internal dan demi tata kelola FK Unair lebih baik.

Namun, dari pengakuan Prof BUS, alasan pemberhentiannya karena dia sudah menyampaikan pada media pekan lalu, menolak kebijakan Kemenkes soal mendatangkan dokter asing. Namun alasan itu tidak disertakan dalam SK yang diterimanya 3 Juli 2024 pukul 15.00 WIB. (lta/bil/iss)