Gaduh Evaluasi Jabatan Menkominfo, Wapres: Itu Jabatan Politis, Presiden yang Evaluasi

Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI angkat bicara soal kegaduhan kebocoran data imbas serangan ransomware pada sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, beberapa pekan lalu.

Buntut kebocoran itu, publik menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap jabatan Hinsa Siburian sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Budi Arie Setiadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Kemudian, Ma’ruf ditanya soal evaluasi jabatan Kepala BSSN dan Menkominfo. Wapres menyebut, bahwa itu merupakan jabatan politis dan juga hak prerogatif presiden dalam memilih menterinya.

“Saya kira soal jabatan (menteri) itu wewnang (hak prerogatif) presiden, karena jabatan politis,” kata Ma’ruf usai membuka gelaran Asian-Pacific Aquaculture (APA) 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/7/2024).

Menurut Ma’ruf, Joko Widodo Presiden pasti sudah merespon aspirasi publik untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan Menkominfo dan Kepala BSSN.

“Saya kira nanti presiden yang akan melakukan evaluasi itu perlu atau tidaknya,” ungkapnya.

Meski begitu, Wapres RI itu menegaskan pemerintah terus berkomitmen meningkatkan keamanan data publik. Selama ini, kata dia, pemerintah terus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang indistri siber melalui pembiayaan negara.

“Pembiayaan dan SDM mumpuni iya, itu harus menjadi komitmen pemerintah. Untuk itu masalah yang menyangkut pembiayaan sesuai dengan kemampuan negara dan sumber daya yang ada tentu yang terbaik yang terus diusahakan pemerintah,” tandasnya. (wld/bil/ham)