Kuasa Hukum PDIP Minta Dewas KPK segera Tindaklanjuti Laporan Kusnadi dan Hasto Kristiyanto

Ronny Berty Talapessy kuasa hukum PDIP meminta Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran etik Rossa Purbo Bekti penyidik lembaga antirasuah dan kawan-kawan.

Rossa dianggap melakukan perampasan ponsel dan buku DPP PDI Perjuangan dari tangan Kusnadi staf Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP.

“Kami meminta agar Dewas segera memproses aduan kami agar menjadi terang di mana kami melihat perkara ini sangat kental dengan nuansa politis dan kriminalisasi,” kata Ronny di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Menurut Ronny, pihaknya sudah menambah bukti baru terkait dengan surat tanda penerimaan alat bukti yang diubah tanggalnya menjadi tanggal 10 Juni 2024. Tapi, pada pemeriksaan faktanya adalah tanda terima tersebut 23 April 2024.

“Di sini, kami melihat ada celah ketidakprofesionalan dari penyidik,” ungkapnya

Dia menambahkan, dengan adanya perubahan tanggal dan tidak sesuai standar prosedur dalam melakukan pemeriksaan terhadap Hasto dan Kusnadi, sebenarnya Dewas KPK bisa lebih cepat bekerja.

“Seharusnya memang Dewas bisa lebih cepat ya. Tapi, kemarin kami sudah follow up, karena masih ada raker. Kami berharap minggu ini mendapatkan jawaban yang pasti dari Dewas bagaimana proses kelanjutannya,” tutur Ronny.

Menurut dia, ada tindakan tidak profesional dari Penyidik KPK saat memeriksa Hasto dan Kusnadi tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mencari keadilan.

“Jadi, kami mencari keadilan, kami tentunya tidak akan berhenti. Kami akan melakukan upaya hukum yang lainnya. Kami tunggu dari teman-teman KPK. Kalau memang apa yang dirampas yang disita itu tidak ada kaitannya tolong dikembalikan,” kata Ronny.

Dia merasa yakin, ada kaitan politis atas pemeriksaan Hasto. Hal itu terindikasi dari momentum pemeriksaan yang dilakukan jelang memasuki Pilkada 2024, dan kasus Harun Masiku yang sudah sengaja diungkit lagi.

“Jadi, kami bicara nuansa politis karena sebelumnya saya sudah menunjukkan diagram kepada rekan-rekan media tanggal 10 Juni waktu doorstop dan Saudara Kusnadi ini dibohongin, dipanggil ke atas. Di situ terlihat jelas ketika sikap kritis dari Sekjen PDI Perjuangan, maka isu Harun Masiku akan naik. Kalau lihat bulan April-Maret ini sedang menghadapi pilkada dan itu isu itu naik lagi,” ungkapnya.

“Jadi, sudah banyak yang menyampaikan dari para pengamat jangan kasus ini menjadi sanderaan politik, jadi kepentingan politik. Saya pikir semua masyarakat, pengamat, ahli hukum sudah berbicara. Dan kami menegakkan hukum. Tapi, kalau proses (hukumnya) salah, tentunya ini harus dikoreksi,” pungkasnya.(faz/rid)