Soekarwo Optimis Koperasi dan UMKM Mampu Jadi Soko Guru Perekonomian Nasional

Dr. H. Soekarwo Gubernur Jatim optimis keberadaan koperasi dan UMKM mampu menjadi soko guru perekonomian nasional, khususnya di Jatim. Apalagi di Jatim, koperasi dan UMKM mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak atau sekitar 94 persen dari total tenaga kerja yang ada.

“Koperasi dan UKM telah mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada,” demikian disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-71 Provinsi Jatim di GOR Surajaya, Lamongan, Jumat (20/7/2018).

Pakde Karwo menjelaskan, menurut data dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2016 yang dipublikasikan tahun 2017 jumlah tenaga kerja di Jatim sebanyak 20.160.000. Dari jumlah tersebut jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan besar hanya sekitar 333.271. Sedangkan, sebanyak 18.610.000 bekerja di sektor koperasi dan UMKM. “Sebanyak 94 persen tenaga kerja di Jatim hidup dan dihidupi dari keberadaan koperasi dan UMKM,” imbuhnya.

Ditambahkan, jumlah koperasi dan UMKM di Jatim juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Menurut data sensus ekonomi pada tahun 2016 jumlah koperasi dan UMKM mencapai 9,59 juta, dengan rincian 4,61 juta di sektor non pertanian dan 4,98 juta di sektor pertanian. Pertumbuhan ini juga berkat adanya peran aktif Dekranasda Prov. Jatim yang selalu aktif membina dan mempromosikan produk-produk koperasi dan UMKM.

“Pada tahun 2008 dulu jumlah koperasi dan UMKM 4,2 juta dan sekarang mencapai 9,59 juta. Data ini menunjukkan bahwa jumlahnya tidak hanya meningkat tapi meledak,” kata Pakde Karwo.

Dengan makin meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM, Pakde Karwo mengusulkan, agar pihak perbankan mempermudah pemberian kredit pada koperasi dan UMKM. Meskipun beberapa koperasi ataupun UMKM yang ada dianggap tidak bankable ataupun tidak feasible, namun Non Performing Loan/NPL nya rendah. Konsep yang dikedepankan adalah kejujuran, karenan kejujuran adalah bentuk softskill yang tidak dimiliki negara lain.

Bantuan kredit murah ini, lanjut Pakde Karwo, merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi yang kalah dalam pertarungan efisiensi termasuk di dalamnya koperasi dan UMKM. “Negara harus memberi kepedulian pada rakyat kecil, jangan sampai koperasi dan UMKM ini jadi semakin kecil karena kalah dalam hal efisiensi,” ujarnya.

Selain itu, untuk pemberian bantuan atau pinjaman kepada koperasi juga telah didukung dengan adanya peraturan pada UU Koperasi yang memperbolehkan pemberian pinjaman pada koperasi. Hal ini menunjukkan, bahwa di era revolosi industri dalam hal pengembangan modal koperasi tidak hanya cukup dari iuran anggota saja. “Modal koperasi ini tidak hanya cukup dari iuran anggota, oleh sebab itu pihak perbankan bisa memberikan pinjaman pada koperasi,” tutur Pakde Karwo.

Pakde Karwo menambahkan, untuk memperkuat koperasi dan UMKM Pemprov Jatim juga telah memberikan bantuan kepada koperasi wanita/kopwan yang tersebar di seluruh Jatim. Program ini dirasa sangat tepat, karena perempuan sejak kecil sudah memiliki kemampuan sebagai akuntan handal. “Pemberian bantuan dan dukungan pada koperasi dan UMKM ini merupakan bentuk konkrit koperasi sebagai ideologi dalam keseharian,” ujarnya.

Sementara itu, H. Fadeli, SH, MM Bupati Lamongan menyampaikan, di Kabupaten Lamongan jumlah koperasi yang ada mencapai 1.217 unit dengan jumlah anggota sekitar 94.669 orang. Sedangkan UMKM di Kabupaten Lamongan mencapai 252.734 unit, yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 421.825 orang.

“Menyadari potensi besar koperasi dan UMKM di lamongan, kami telah melakukan berbagai langkah strategis, baik melalui pembinaan dan fasilitasi. Diantaranya yakni pembiayaan sertifikasi halal dan merk bagi pengusaha mikro, dan pembentukan online marketplace,: kata dia.

Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Dra. Hj. Nina Soekarwo, Msi Ketua Dekranasda Jatim yang lekat disapa Bude Karwo, Forkopimda Kab. Lamongan, Ketua Dekopinwil Prov. Jatim, akademisi, pengurus Dekopin kab/kota se Jatim, dan kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim.(iss/ipg)