Komisi I DPR Dukung Rencana Menhan Kirim Pasukan Perdamaian dan Tenaga Medis ke Gaza

Meutya Hafid Ketua Komisi I DPR RI menyatakan dukungan terhadap rencana pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian dan Tim Medis Indonesia ke Jalur Gaza, Palestina.

Legislator dari Fraksi Golkar itu berharap, keberadaan Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia bisa menjadi solusi jangka pendek supaya Militer Israel berhenti menyerang Warga Palestina.

Bahkan, dia bilang tidak menutup kemungkinan langkah itu bisa jadi solusi jangka panjang dalam rangka mewujudkan two-state solution atau Palestina yang merdeka sepenuhnya.

“Komisi I DPR RI mendukung rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Kami pun telah mendengar Kementerian Pertahanan RI tengah menyiapkan tenaga medis dan rencana pendirian rumah sakit lapangan di Gaza,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Sebelumnya, Sabtu (1/6/2024), di Singapura, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan RI menegaskan kesiapan Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian dan tenaga medis ke Gaza, kalau mendapat mandat dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Terkait itu, Komisi I DPR akan meminta penjelasan Prabowo dan Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI, dalam rapat dengar pendapat yang terjadwal hari Kamis (6/6/2024).

“Rencana pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia ke Gaza akan menjadi salah satu topik yang akan kami angkat dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI pada 6 Juni 2024. Kami akan mendengarkan dari Panglima kesiapan prajurit dan tahapan yang perlu dilakukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Meutya meminta seluruh pihak mendukung rencana tersebut. Dia yakin Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia sangat siap menjalankan tugasnya.

Apalagi, Indonesia sudah berpengalaman mengirim pasukan perdamaian ke daerah konflik di luar negeri sedari tahun 1957.

“Indonesia sudah cukup berpengalaman terkait pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak tahun 1957. Kami yakin pasukan Indonesia siap. Indonesia tinggal menunggu mandat dari PBB,” tandasnya.(rid/ipg)