Bupati Halmahera Utara Bubarkan Masa Aksi Unjuk Rasa dengan Sebilah Parang

Frans Manery Bupati Halmahera Utara (Halut) Maluku Utara (Malut), menggunakan sebilah parang untuk membubarkan aksi demonstrasi yang digelar sekelompok mahasiswa dan pemuda di Tobelo, ibu kota kabupaten setempat, Jumat (1/6/2024) kemarin.

Bupati Halut sendiri menyatakan, sebelum mengejar massa dengan sebilah parang itu, dia telah menegur massa aksi untuk kembali pulang. Hanya saja, massa justru tidak mengindahkan permintaan itu dan kembali orasi di agenda pleno KPU tersebut.

Menurut Frans, tindakan yang dilakukan olehnya dilaksanakan bukan sebagai kepala daerah karena dirinya berdalih tidak memakai atribut. “Sekali lagi saya katakan, tindakan saya tadi itu bukan atas nama Bupati, tapi atas nama pribadi,” katanya seperti dilansir Antara.

Seperti diketahui, puluhan mahasiswa menggelar refleksi 21 tahun berdirinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di warnai dengan aksi penolakan kedatangan artis Jakarta, di antaranya Mario G Klau dan Mongol Stres komika yang akan menghibur masyarakat dalam acara puncak di Lapangan Do’Omu Matau kawasan pemerintahan pada, Jumat malam.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) itu, sebelumnya pada pagi hari melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Halut, Kantor BKAD, dan Kantor Bupati Hotel Marahai yang menjadi lokasi menginapnya artis ibu kota tersebut.

Atas aksi tersebut Bupati Halut yang tidak terima kemudian mengejar para pendemo menggunakan sebilah parang. Para pendemo langsung lari berhamburan saat mengetahui Bupati Halmahera Utara membawa sebilah parang dan mengejar mereka hingga berlarian ke rumah warga.

Aksi itu langsung direkam video dari para pendemo saat dikejar yang terlihat Bupati Frans Manery menggunakan kemeja putih dan didampingi dua orang pengawal.

Diketahui unjuk rasa yang dilakukan sekelompok mahasiswa itu, terkait momentum HUT ke -21 Kabupaten Halmahera Utara.

Sementara itu, Rivaldo Djini Ketua GMKI Halut mengatakan, unjuk rasa itu sebagai bentuk keprihatinan atas gaji honorer tenaga kesehatan, hak-hak pegawai PNS berupa TPP selama 1,5 tahun, gaji honorer Satpol-PP, cleaning service, dan Siltap Pemerintah desa di 196 Desa yang saat ini belum dibayar oleh Pemkab Halut.

Mahasiswa mengkritik Pemda yang mengadakan acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota yang tentu memakan anggaran APBD yang cukup besar.

“Apakah mengundang artis dan mengadakan acara hiburan masuk pada kategori prioritas, alangkah baiknya anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar hutang yang tentu mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Untuk itu, dia meminta agar Pemkab Halut bijak dalam mengatur keuangan yang bisa menghasilkan PAD bukan justru membuat agenda yang menguras APBD. (ant/bil/faz)