Penanganan Kemiskinan hingga Konsistensi Inovasi Pelayanan Publik Jadi Kunci Jatim Raih EPPD 2023

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menerima penghargaan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur Tahun 2022.

Penghargaan itu diterima Adhy Karyono Pj Gubernur Jatim dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 yang diselenggarakan di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024), kemarin.

Apresiasi lagi juga diberikan kepada Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024, berupa penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Joko Widodo Presiden RI.

Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).

Terkait serangkaian penghargaan tersebut, Adhy Karyono waktu dihubungi Radio Suara Surabaya, Jumat (26/4/2024) malam, mengatakan ada enam indikator makro yang diukur. Mulai dari indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, hingga pendapatan kapita.

Tapi, menurutnya yang paling banyak berpengaruh hingga Jatim sukses meraih penghargaan adalah indikator terkait urusan pemerintahan. Ada 114 poin yang dinilai, mulai urusan pelayanan dasar, non-pelayanan dasar, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Hasilnya, dari lima provinsi dengan nilai tertinggi, Jawa Timur memimpin dengan skor 3,6970.

“Dan ini dilakukan secara cukup lama, menilai sampai ke bawah, melihat efisiensi apakah betul pemerintah daerah itu melaksanakan fungsi pemerintahnya dengan baik, dengan kinerja yang baik. Dan alhamdulillah tahun ini, tahun yang betul-betul luar biasa, baik dari kategori pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, semua diborong oleh Jawa Timur dengan nilai tertinggi semua,” jelas Adhy.

Adapun selain Khofifah, penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha juga diterima tiga kepala daerah lain, yakni Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya, Ipuk Fiestiandani Bupati Banyuwangi, serta Anna Mu’awanah Bupati Bojonegoro periode 2018-2023.

Adhy juga mengungkapkan, keberhasilan Jatim meraih penghargaan itu tak lepas dari desain perencanaan kebijakan dan program penganggaran yang sudah sesuai dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan target yang sudah ditetapkan.

“Dan ini kita tidak melenceng, kita banyak yang tercapai dengan maksimal bahkan lebih. Kemudian juga bisa menjaga indikator-indikator makro,bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana inflasi, bagaimana penurunan TPP. Kita menunjukkan maksimal dan juga kondusif,” kata dia.

Selain itu, lanjutnya, yang paling penting adalah bagaimana masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) menjaga kinerja layanan publik kepada masyarakat, sesuai yang ditetapkan.

Apalagi, Pemprov Jatim yang disebut sebagai gudangnya inovasi pelayanan publik meliputi perizinan hingga pemberdayaan ekonomi, konsisten setiap tahun mendapatkan penghargaan.