Ipuk Fiestiandani Bupati Banyuwangi menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Joko Widodo Presiden yang diberikan langsung oleh Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri, di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).
Pemberian tanda kehormatan dalam momen Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII itu juga bersamaan dengan pemberian Saryalancana kepada 14 kepala daerah lainnya yang hadir.
Sesudah mendapat tanda kehormatan yang diberikan Mendagri, Ipuk menyatakan pembangunan di daerah juga harus ditopang upaya pelestarian lingkungan untuk meminimalisir munculnya dampak signifikan perubahan iklim.
Pernyataan Ipuk itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, peringatan Otda ke-XXVIII mengangkat tema tentang isu lingkungan.
“Tantangan pemerintah daerah sekarang itu tidak hanya fiskal, tapi perubahan iklim. Itu menjadi tanggung jawab,” kata Ipuk di Balai Kota Surabaya.
Bupati Banyuwangi melanjutkan, kalau upaya pencegahan iklim tidak dipikirkan pemerintah daerah, maka dampak perubahan iklim akan merambah ke berbagai persoalan baru.
Contohnya seperti faktor kesahatan warga, dan lebih luasnya bakal memunculkan kendala pada sektor pertanian yang mengganggu ketahanan pangan.
Upaya mitigasi dampak perubahan iklim, salah satunya dengan berinovasi menciptakan pola pertanian adaptif. Dia bilang, program itu harus terlebih dahulu disosialisasikan dan ada edukasi kepada para petani.
“Musim panen yang berubah akhir-akhir ini, dampaknya harga beras menjadi mahal,” tuturnya.
Sementara itu, Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri mengatakan, pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggungjawab untuk melestarikan lingkungan dengan menerbitkan kebijakan yang menyesuaikan karakteristik di masing-masing wilayahnya.
Oleh sebab itu, Kemendagri mengangkat tema peringatan Hari Otoda ke-XXVIII tentang “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”.
“Dampak kenaikan temperatur jika tidak disikapi serius bisa menimbulkan banjir bandang sampai kekeringan,” jelas Tito.(wld/azw/ris/rid)