Ali Fikri Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Tim Hukum KPK selalu siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan tersangka tindak pidana korupsi.
Menurutnya, pengajuan praperadilan adalah hak tersangka sebagai upaya kontrol dan menjaga keseimbangan proses penyidikan yang dilakukan komisi antirasuah.
Yang terbaru, KPK akan menghadapi gugatan praperadilan Ahmad Muhdlor Ali Bupati Sidoarjo karena tidak terima dengan penetapan status tersangka.
Permohonan praperadilan Gus Muhdlor didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024), dengan termohon Pimpinan KPK.
Merujuk data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, sidang perdana terjadwal hari Senin (6/5/2024).
Terkait itu, Ali Fikri menegaskan proses praperadilan sebatas menguji syarat formil proses penyidikan. Sedangkan inti perkara akan diuji di pengadilan.
Dalam keterangannya, siang hari ini, Selasa (23/4/2024), dia bilang, KPK sangat yakin dengan alat bukti yang ada, dan masih terus dilengkapi.
“Kami sangat siap menghadapi praperadilan. Karena itu hak tersangka sebagai upaya checks and balances terhadap proses penyidikan. Yang jelas, kami sangat yakin dengan alat bukti yang telah kami peroleh dan terus kami lengkapi saat ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, KPK meningkatkan status hukum Ahmad Muhdlor Ali Bupati Sidoarjo dari saksi menjadi tersangka korupsi.
KPK menemukan bukti kuat Gus Muhdlor memotong dan menerima uang yang tidak semestinya dari lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Dalam kasus tersebut, KPK sudah lebih dulu menetapkan dua orang tersangka, masing-masing atas nama Siska Wati Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, serta Ari Suryono Kepala BPPD Sidoarjo.(rid/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
