Rusia Siap Membuat Perjanjian Damai Dengan Ukraina

Sergey Lavrov Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Moskow siap membuat perjanjian damai secara “jujur” dengan Ukraina yang akan mempertimbangkan kepentingan keamanan Moskow.

Melansir Antara, Jumat (5/4/2024), saat berbicara dalam pertemuannya dengan duta besar negara-negara asing di Moskow, Lavrov mengajukan syarat lain untuk perjanjian damai tersebut, yaitu Kiev harus mengakui perolehan wilayah Rusia di Ukraina.

Lavrov menyebut 10 poin rencana damai yang diajukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai “ultimatum”, yang mendorong Rusia untuk menyerah dan kembali pada ketentuan perbatasan tahun 1991.

Sementara itu, kata Lavrov, negara-negara Barat yang terlibat secara aktif dalam upaya mempromosikan inisiatif Zelenskyy dengan mengumpulkan 140 negara pada pertemuan mendatang yang membahas Ukraina di Jenewa, di mana Rusia tidak diundang.

Menurutnya, negara-negara Barat tersebut menggunakan taktik licik untuk menarik dukungan banyak negara terhadap rencana Zelenskyy.

Tidak hanya itu, Menlu Rusia mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki rencana untuk menghalangi partisipasi negara-negara lain dalam pertemuan di Swiss tersebut.

“Kami telah memberi tahu rekan-rekan kami (para duta besar) tentang segalanya,” kata Lavrov.

“Kami tidak akan menghalangi partisipasi negara-negara lain dalam KTT tersebut, seperti yang dilakukan negara-negara Barat untuk mencoba mencegah partisipasi dalam acara yang kami selenggarakan. Kami tidak memiliki kebiasaan seperti itu,” tambahnya.

Menlu Rusia juga mencatat bahwa Rusia dan Ukraina memiliki peluang nyata untuk mencapai perdamaian dalam perundingan di Istanbul pada Maret 2022, tetapi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan pejabat AS menggagalkannya.

Sejak saat itu, situasinya telah berubah, dan “realitas teritorial” baru terbentuk, katanya.

“Kami tentu siap untuk membuat perjanjian yang jujur berdasarkan pada kepentingan keamanan Rusia, berdasarkan pada realitas baru. Itu juga akan mempertimbangkan kepentingan keamanan negara lain, termasuk Ukraina” jelasnya. (ant/sya/bil/ipg)