Pj Gubernur Jatim Tegaskan Angka Kemiskinan Harus di Bawah 10 Persen pada 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Surabaya, Rabu (3/4/2024).

Adhy Karyono Penjabat (Pj) Gubernur Jatim bersama 500 peserta yang hadir dari stakeholder terkait, membahas berbagai persoalan pembangunan dan target indikator pencapaian di Jatim.

Mulai dari strategi perencanaan menurunkan angka kemiskinan di tahun depan, peningkatan infrastuktur publik, hingga transportasi publik modern.

“Fokus RPJPD dan RKPD Jatim masih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, percepatan penurunan angka kemiskinan dengan target tahun 2025 sudah berada di bawah 10 persen, kemudian peningkatan infrastruktur jalan, serta transportasi publik modern yang memadai,” jelas Adhy Karyono.

Pj Gubernur Jatim itu menyatakan, untuk mencapai semua target tersebut, kuncinya adalah data yang terintegrasi mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota.

“Untuk mencapai semua itu kuncinya adalah satu data dan integrasi kebijakan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Oleh karena itu Musrenbang ini digelar untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan tersebut,” jelasnya.

Adhy menegaskan bahwa penyusunan RPJPD ini telah disesuaikan dengan RPJPN dengan memfokuskan pada arah pembangunan yang berdampak bagi masyarakat serta digitalisasi pelayanan.

Sesuai jadwal, RKPD 2025 akan ditetapkan pada akhir Bulan Juni 2024, sedangkan RPJPD 2025-2045 akan ditetapkan pada awal Bulan Agustus 2024.

Sementara itu, Abdullah Azwar Anas Menpan-RB dalam sambutannya menyampaikan, sesuai dengan arahan Joko Widodo Presiden, pembangunan harus mengarah pada Birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman.

“Sehingga saat ini kita menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinannya, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Mantan Bupati Banyuwangi itu juga mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada.

“Transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini kita ingin satu aplikasi bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat,” jelasnya. (wld/bil)