Kesetaraan Gender menjadi Topik Seminar Jelang Pertemuan IMF-World Bank di Indonesia

Sebuah seminar tentang kesetaraan gender sebagai rangkaian pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) 2018 di Bali, awal Oktober mendatang, digelar di Surabaya, Kamis (2/8/2018).

Sri Mulyani Menteri Keuangan serta Yohana Yembise Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hadir dalam seminar ini untuk menyampaikan materi seputar topik yang diangkat.

Sri Mulyani mengatakan, seminar ini menjadi rangkaian seminar serial jelang pertemuan tahunan IMF-World Bank yang kali ini mengangkat tema Voyage to Indonesia (perjalanan ke Indonesia).

Seminar ini diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, serta menggandeng Kementerian PPPA karena berkaitan langsung dengan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

“Akan ada banyak topik lain berkaitan pembangunan ekonomi di seluruh dunia yang akan kami angkat. Untuk kali ini, topik gender equality sangat relevan tidak hanya untuk Indonesia, bahkan lebih relevan bagi seluruh dunia,” ujarnya.

Topik kesetaraan gender kali ini diangkat dalam seminar bertajuk Women’s Participation of Economic Inclusiveness (Partisipasi Perempuan dalam Inklusivitas Ekonomi).

Topik itu dipilih, karena menurut Sri Mulyani, ekonomi di seluruh dunia yang meningkatkan pemihakan dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan, secara potensial tidak hanya baik bagi perempuan saja tapi juga bagi seluruh masyarakat.

“Empowerment terhadap perempuan, tidak hanya menimbulkan value ekonomi, tapi juga memberi nilai tambah ketahanan ekonomi itu sendiri,” ujarnya dalam keterangan pers itu.

Mengawali seminar itu, Sri Mulyani sempat menunjukkan data hasil laporan World Economic Forum 2017 bahwa agenda kesetaraan gender masih membutuhkan waktu 200 tahun untuk diselesaikan.

“Artinya, perjalanannya masih sangat lama dan Kemajuannya sangat lambat,” katanya.

Laporan itu dia imbangi dengan perkiraan Bank Dunia bahwa kesenjangan gender menyebabkan hilangnya pendapatan ekonomi rata-rata mencapai 15 persen untuk negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Atau, dalam hal ini, 40 persen hilangnya nilai ekonomi itu karena adanya enterpreneurship gap: perusahaan milik perempuan biasanya lebih kecil, sehingga akses financing-nya lebih sulit,” katanya.

Di beberapa negara lain, kata dia, perempuan bahkan tidak bisa memiliki aset atas nama dirinya sendiri sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman dana untuk pengembangan perusahaannya.

Berkaitan isu kesetaraan gender ini, Sri Mulyani menegaskan, Indonesia akan memperkuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Salah satu yang sudah dilakukan, kebijakan 30 persen keterwakilan perempuan di dalam parlemen.

“Jadi ini tidak hanya tanggung jawab menteri Yohana, tapi tanggung jawab kami semua,” ujarnya seraya mengatakan, ada beberapa program yang saat ini menjadi fokus pemerintah berkaitan topik ini.

Menurutnya, penguatan kesetaraan gender harus dimulai sejak awal, dari sejak pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga bagaimana keluarga miskin tidak mengalami tekanan sehingga anak-anak perempuannya tidak bisa bersekolah.

Salah satu program yang menjadi andalan pemerintah saat ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan meningkatkan jumlah keluarga penerima PKH.

“Tahun ini kita sudah mencapai 10 juta keluarga penerima PKH. Nilainya, untuk tahun depan, juga akan dinaikkan,” katanya.

Program ini, berkaitan dengan topik kesetaraan gender, bertujuan untuk menjamin agae keluarga tidak lagi menggunakan alasan kemiskinan untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka.

“Dan biasanya yang tidak boleh sekolah itu yang perempuan, bukan yang laki-laki. Inilah yang membuat pemerintah memberikan perhatian sangat penuh terhadap pengurangan kemiskinan,” katanya. (den/bas/rst)